PKS Dukung Sikap JK agar Presiden Tak Urusi Politik Jelang Pilpres 2024
loading...
Sikap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak urusi politik jelang Pilpres 2024 didukung PKS. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Sikap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak urusi politik jelang Pilpres 2024 didukung PKS . Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan JK telah tepat yang meminta Presiden Jokowi tidak cawe-cawe Pilpres 2024.
"Pak JK negarawan statementnya tepat, Presiden tidak perlu cawe cawe untuk Pilpres 2024. Cukup fokus menyelesaikan tugas negara yang maha berat," kata Mardani saat dihubungi, Senin (8/5/2023).
Meski begitu, Mardani merasa wajar bila Presiden Jokowi memiliki prefensi politik pribadi. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi merupakam seorang negarawan.
"Pribadi Presiden boleh punya prefensi, tetapi institusi Presiden harus selalu beyond politik harus jadi negarawan," terang Mardani.
"Karena itu, dukung Pak JK tegakkan institusi presiden yang negarawan netral dan jadi guru bangsa," tambahnya.
Sekadar informasi, JK meminta Presiden Jokowi tak terlalu ikut campur dalam urusan politik. Ia mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujarnya.
Pernyataan JK itu, sekaligus mengkritik sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023. Di mana saat itu, Jokowi mengundang seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah, kecuali Nasdem.
Menurut JK, jika pertemuan tersebut membahas soal pembangunan, maka sangat wajar. Namun demikian, jika hal itu benar, mestinya Presiden juga mengundang Nasdem.
"Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan?. Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK seusai pertemuan dengan Ketua PKB Abdul Muhaminin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2023 malam.
"Pak JK negarawan statementnya tepat, Presiden tidak perlu cawe cawe untuk Pilpres 2024. Cukup fokus menyelesaikan tugas negara yang maha berat," kata Mardani saat dihubungi, Senin (8/5/2023).
Meski begitu, Mardani merasa wajar bila Presiden Jokowi memiliki prefensi politik pribadi. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi merupakam seorang negarawan.
"Pribadi Presiden boleh punya prefensi, tetapi institusi Presiden harus selalu beyond politik harus jadi negarawan," terang Mardani.
"Karena itu, dukung Pak JK tegakkan institusi presiden yang negarawan netral dan jadi guru bangsa," tambahnya.
Sekadar informasi, JK meminta Presiden Jokowi tak terlalu ikut campur dalam urusan politik. Ia mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujarnya.
Pernyataan JK itu, sekaligus mengkritik sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023. Di mana saat itu, Jokowi mengundang seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah, kecuali Nasdem.
Menurut JK, jika pertemuan tersebut membahas soal pembangunan, maka sangat wajar. Namun demikian, jika hal itu benar, mestinya Presiden juga mengundang Nasdem.
"Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan?. Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK seusai pertemuan dengan Ketua PKB Abdul Muhaminin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2023 malam.
(maf)
Explore More