Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
HUT ke-5 KRPI, Rieke Diah Pitaloka: Kesejahteraan Pekerja Kunci Negara Kuat
loading...
Ketum KRPI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, kesejahteraan pekerja erat kaitannya dengan keselamatan bangsa dan negara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menekankan pentingnya mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Sebab, kesejahteraan pekerja erat kaitannya dengan keselamatan bangsa dan negara.
Hal itu disampaikan Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka saat peringatan HUT ke-5 KRPI. Pada kesempatan itu, Rieke menyampaikan, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari berbagai pihak.
"Selamat hari buruh, terima kasih kepada seluruh rakyat pekerja Indonesia dan berbagai pihak yang terus mendukung kami guna terwujudnya kesejahteran rakyat pekerja. Tidak ada negara yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Urusan pekerja adalah soal nasib dan keselamatan bangsa," ujar Rieke, Selasa (2/5/2023).
Menurut Rieke, KRPI terus berpegang teguh pada komitmen untuk memperjuangkan nasib rakyat pekerja. Negara tidak akan kuat tanpa pekerja yang kuat, begitu juga pekerja tidak akan kuat tanpa negara yang kuat. Soal rakyat bekerja bukan sekadar soal kesejahteraan rakyat, tapi soal keselamatan negara.
"Keberhasilan kami bukan hasil kerja-kerja individu melainkan berkat dukungan dan solidaritas tanpa lelah. Ribuan ASN dan tenaga honorer telah diangkat, pegawai pos, sampai teman-teman pelabuhan yang berada di gerbang ekonomi nasional terus kami perjuangkan. Bahkan Perpres Jaminan Sosial bagi pekerja ASN non PNS telah disetujui Presiden. Kami mohon dukungan dari seluruh takyat Indonesia," ujarny.
Anggota Komisi VI DPR ini juga menyampaikan sikap tegas terkait RUU Kesehatan. Menurutnya Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak boleh diubah dalam RUU Kesehatan. "Ini amanat konstitusi. Dana BPJS adalah dana amanah. Tidak sama dengan asuransi komersial. Jangan sampai sistem kesehatan rakyat diliberalisasi," tegas Rieke.
Rieke menambahkan, di tahun politik, KRPI merekomendasikan kepada MPR, DPR, KPU, dan Bawaslu agar ada rumusan tentang kesamaan visi capres dan cawapres.
"Visi capres nanti harus sama dan telah diamanatkan pada pembukaan UUD yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Strategi teknokrasinya boleh berbeda misal, bagaimana cara melindungi dan menyejahterakan pekerja dan rakyat Indonesia," ujar Rieke.
Hal itu disampaikan Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka saat peringatan HUT ke-5 KRPI. Pada kesempatan itu, Rieke menyampaikan, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari berbagai pihak.
"Selamat hari buruh, terima kasih kepada seluruh rakyat pekerja Indonesia dan berbagai pihak yang terus mendukung kami guna terwujudnya kesejahteran rakyat pekerja. Tidak ada negara yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Urusan pekerja adalah soal nasib dan keselamatan bangsa," ujar Rieke, Selasa (2/5/2023).
Menurut Rieke, KRPI terus berpegang teguh pada komitmen untuk memperjuangkan nasib rakyat pekerja. Negara tidak akan kuat tanpa pekerja yang kuat, begitu juga pekerja tidak akan kuat tanpa negara yang kuat. Soal rakyat bekerja bukan sekadar soal kesejahteraan rakyat, tapi soal keselamatan negara.
"Keberhasilan kami bukan hasil kerja-kerja individu melainkan berkat dukungan dan solidaritas tanpa lelah. Ribuan ASN dan tenaga honorer telah diangkat, pegawai pos, sampai teman-teman pelabuhan yang berada di gerbang ekonomi nasional terus kami perjuangkan. Bahkan Perpres Jaminan Sosial bagi pekerja ASN non PNS telah disetujui Presiden. Kami mohon dukungan dari seluruh takyat Indonesia," ujarny.
Anggota Komisi VI DPR ini juga menyampaikan sikap tegas terkait RUU Kesehatan. Menurutnya Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak boleh diubah dalam RUU Kesehatan. "Ini amanat konstitusi. Dana BPJS adalah dana amanah. Tidak sama dengan asuransi komersial. Jangan sampai sistem kesehatan rakyat diliberalisasi," tegas Rieke.
Rieke menambahkan, di tahun politik, KRPI merekomendasikan kepada MPR, DPR, KPU, dan Bawaslu agar ada rumusan tentang kesamaan visi capres dan cawapres.
"Visi capres nanti harus sama dan telah diamanatkan pada pembukaan UUD yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Strategi teknokrasinya boleh berbeda misal, bagaimana cara melindungi dan menyejahterakan pekerja dan rakyat Indonesia," ujar Rieke.
Explore More