Lebaran 2023, Wapres Ma'ruf Amin Salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin akan melaksanakan Salat Idulfitri (Salat Id) 1444 H atau Lebaran 2023 di Masjid Istiqlal Jakarta. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan melaksanakan Salat Idulfitri (Salat Id) 1444 H atau Lebaran 2023 di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini merupakan kali kedua Wapres melaksanakan Salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta setelah pandemi Covid-19 membaik.
Kepastian itu diungkapkan Wapres usai melakukan kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. “Lebaran saya di Jakarta, Insya Allah sholatnya di Istiqlal,” ujar Wapres dikutip dari keterangannya, Selasa (18/4/2023).
Wapres pun menegaskan dia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini belum mengadakan Open House pada saat Lebaran sebagaimana dilakukan sebelum pandemi Covid-19. “Tidak ada open house, belum ada open house sekarang. Presiden (Jokowi) juga belum (open house),” ucapnya.
Sementara itu, pelaksanaan Salat Id masih akan menunggu hasil sidang Isbat yang akan dilaksanakan pada 29 Ramadan atau 20 April 2023 mendatang. Pada kesempatan lain, Wapres meminta umat Islam tidak mempermasalahkan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 H.
Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran pada 21 April 2023. Namun, pemerintah termasuk Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu hasil sidang Isbat.
Wapres meminta umat muslim di Indonesia untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan toleransi sesuai keyakinannya masing-masing. “Maka, yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok ini untuk masing-masing. Ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya legowo,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres mengemukakan penyebab perbedaan itu terletak pada metode penetapannya. Pemerintah, lanjut Wapres, menggunakan metode imkanur rukyah yang menggabungkan hisab dan rukyah.
“Kalau hisabnya di bawah dua, itu tidak imkan. Ini kesepakatan, termasuk ASEAN segitu, walaupun dia sudah diatas ufuk, tapi di bawah dua derajat. Itu metode imkanur rukyah,” tuturnya.
Sementara itu, lanjut Wapres, Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal. “Asal wujud, asal ada saja. Walaupun setengah derajat, masuk. Nah, ini beda,” katanya.
Wapres menambahkan kondisi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal adalah hal biasa di Indonesia. Dalam penuturannya, memang sempat muncul konflik-konflik di tengah umat Islam pada awal mulanya tetapi kemudian semua diupayakan untuk mengedepankan prinsip toleransi.
“Kita terus sosialisasi, edukasi. Sekarang rukun-rukun saja, sambil terus mencari metode untuk bisa mempertemukan dua metode ini, imkanur rukyah dan wujudul hilal,” tutupnya.
Kepastian itu diungkapkan Wapres usai melakukan kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. “Lebaran saya di Jakarta, Insya Allah sholatnya di Istiqlal,” ujar Wapres dikutip dari keterangannya, Selasa (18/4/2023).
Wapres pun menegaskan dia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini belum mengadakan Open House pada saat Lebaran sebagaimana dilakukan sebelum pandemi Covid-19. “Tidak ada open house, belum ada open house sekarang. Presiden (Jokowi) juga belum (open house),” ucapnya.
Sementara itu, pelaksanaan Salat Id masih akan menunggu hasil sidang Isbat yang akan dilaksanakan pada 29 Ramadan atau 20 April 2023 mendatang. Pada kesempatan lain, Wapres meminta umat Islam tidak mempermasalahkan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 H.
Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran pada 21 April 2023. Namun, pemerintah termasuk Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu hasil sidang Isbat.
Wapres meminta umat muslim di Indonesia untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan toleransi sesuai keyakinannya masing-masing. “Maka, yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok ini untuk masing-masing. Ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya legowo,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres mengemukakan penyebab perbedaan itu terletak pada metode penetapannya. Pemerintah, lanjut Wapres, menggunakan metode imkanur rukyah yang menggabungkan hisab dan rukyah.
“Kalau hisabnya di bawah dua, itu tidak imkan. Ini kesepakatan, termasuk ASEAN segitu, walaupun dia sudah diatas ufuk, tapi di bawah dua derajat. Itu metode imkanur rukyah,” tuturnya.
Sementara itu, lanjut Wapres, Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal. “Asal wujud, asal ada saja. Walaupun setengah derajat, masuk. Nah, ini beda,” katanya.
Wapres menambahkan kondisi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal adalah hal biasa di Indonesia. Dalam penuturannya, memang sempat muncul konflik-konflik di tengah umat Islam pada awal mulanya tetapi kemudian semua diupayakan untuk mengedepankan prinsip toleransi.
“Kita terus sosialisasi, edukasi. Sekarang rukun-rukun saja, sambil terus mencari metode untuk bisa mempertemukan dua metode ini, imkanur rukyah dan wujudul hilal,” tutupnya.
(kri)
Explore More