Fahri Hamzah Puji Gagasan Koalisi Besar Jokowi: Itu Top!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Wdodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024. Dia melihat gagasan koalisi besar Jokowi adalah upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite untuk mengurangi persaingan di dalam kabinet.

Fahri mengatakan, usia pemerintahan Presiden Jokowi masih 1,5 tahun hingga Oktober 2024. Adanya persaingan di dalam kabinet bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja pemerintah gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024. Bagaimana pun, pemerintah masih dibutuhkan rakyat, karena krisis global belum selesai akibat perang Rusia-Ukraina.

"Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut Cina Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut, saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung," kata Fahri kepada wartawan, yang dikutip Senin (10/4/2023).



Menurut mantan Wakil Ketua DPR ini, semestinya para menteri yang berada di kabinet tidak boleh hanya sibuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri-sendiri. Sebab, mereka masih bagian dari pemerintah yang harus bekerja sebagai pembantu Jokowi.

"Kalau oposisi mau menyerang, silakan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top," ungkapnya.

Sebab, menurut Fahri, para ketua umum dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Prabowo Subianto, dan Mardiono serta beberapa kader partai pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merupakan bagian dari kabinet Jokowi. Jika mereka sibuk mengurusi capres sendiri seperti Partai Nasdem, tentu kinerja pemerintahan Jokowi akan terbengkalai

"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Mardiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?" tukasnya.



Fahri menilai, kebersamaan para elite ini diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang muncul saat ini. Dan ia pun bersyukur bahwa upaya rekonsiliasi Jokowi sudah jauh dilakukan sebelum adanya pandemi, bahkan jelang periode keduanya sebagai presiden melalui revisi ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pada 2019 lalu dimana semua partai dapat posisi pimpinan MPR RI.

"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19," ujar Fahri.

"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan MPR, dan benar itu akhirnya terjadi. Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ," tandas legislator asal NTB ini.