Banser Minta Tak Ada Adu Domba Penentang dan Pendukung Timnas Israel
loading...
Kasatkornas Banser Hasan Basri Sagala. FOTO/DOK.ANSOR
A
A
A
JAKARTA - Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 terus menjadi polemik di masyarakat. Polemik berkepanjangan muncul antara kubu pendukung dan penolak Timnas Israel bermain di Indonesia.
Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Hasan Basri Sagala menilai polemik antara pendukung dan penolak Timnas Israel adalah hal yang wajar. Namun dia menyesalkan pernyataan mantan Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam beberapa hari terakhir yang cenderung memanaskan situasi terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Menurut Hasan Basri, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah adalah menjadi kewenangan penuh FIFA.
"Pembatalan itu murni keputusan FIFA, jadi bukan karena Presiden RI atau PSSI setelah mendapat tekanan sana sini," ujar Hasan Basri di Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20, kata Hasan, adalah hal yang wajar dalam praktik demokrasi dan patut dihormati. Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan itu cukup besar datang dari berbagai kalangan dan kelompok.
Bahkan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam banyak yang menentang rencana kedatangan Timnas Israel. Suara penolakan juga cukup lantang datang dari berbagai partai politik. Sikap sejumlah tokoh ormas, partai atau kelompok ini harus dihormati karena jelas-jelas dijamin oleh konstitusi.
Demikian juga, pihak-pihak yang mendukung Timnas Israel berlaga di Indonesia tentu memiliki alasan rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi, budaya dan banyak hal lainnya. Dalam konteks demokrasi, perbedaan itu justru sebuah aspek yang positif dan konstruktif untuk kemudian dicarikan titik temu seperti melalui jalur dialog.
"Jadi jelas sekali tidak ada yang menekan Presiden, tokoh atau kelompok-kelompok itu menyampaikan haknya untuk menyampaikan pendapat. Apakah menurut Pak JK semua kelompok itu tidak berhak bersuara? Pak JK seperti terkesan mengadu domba pihak-pihak yang tidak setuju kehadiran tim Israel dengan pemerintah atau kelompok pendukung," ujar Hasan.
Di tengah polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U-20, kata Hasan Basri, semua pihak semestinya mengedepankan sikap kenegerawanan. Sikap ini menjunjung tinggi akan perbedaan pendapat atau pandangan sebagai bagian ikhtiar mengokohkan persatuan bangsa.
"Mereka yang menolak kehadiran Timnas Israel juga memiliki dasar kuat yakni berdasarkan fakta historis, konstitusi UUD 45, Permenlu No 2/2019, alasan dukungan kemanusiaan terhadap kekerasan tentara pendudukan Israel, dan keadilan perlakuan oleh FIFA. Para pendukung Timnas Israel pun juga memiliki dalih yang tak kalah kuatnya. Semuanya legitimate sebagai alasan menolak atau mendukung," katanya.
Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Hasan Basri Sagala menilai polemik antara pendukung dan penolak Timnas Israel adalah hal yang wajar. Namun dia menyesalkan pernyataan mantan Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam beberapa hari terakhir yang cenderung memanaskan situasi terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Menurut Hasan Basri, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah adalah menjadi kewenangan penuh FIFA.
"Pembatalan itu murni keputusan FIFA, jadi bukan karena Presiden RI atau PSSI setelah mendapat tekanan sana sini," ujar Hasan Basri di Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20, kata Hasan, adalah hal yang wajar dalam praktik demokrasi dan patut dihormati. Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan itu cukup besar datang dari berbagai kalangan dan kelompok.
Bahkan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam banyak yang menentang rencana kedatangan Timnas Israel. Suara penolakan juga cukup lantang datang dari berbagai partai politik. Sikap sejumlah tokoh ormas, partai atau kelompok ini harus dihormati karena jelas-jelas dijamin oleh konstitusi.
Demikian juga, pihak-pihak yang mendukung Timnas Israel berlaga di Indonesia tentu memiliki alasan rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi, budaya dan banyak hal lainnya. Dalam konteks demokrasi, perbedaan itu justru sebuah aspek yang positif dan konstruktif untuk kemudian dicarikan titik temu seperti melalui jalur dialog.
"Jadi jelas sekali tidak ada yang menekan Presiden, tokoh atau kelompok-kelompok itu menyampaikan haknya untuk menyampaikan pendapat. Apakah menurut Pak JK semua kelompok itu tidak berhak bersuara? Pak JK seperti terkesan mengadu domba pihak-pihak yang tidak setuju kehadiran tim Israel dengan pemerintah atau kelompok pendukung," ujar Hasan.
Di tengah polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U-20, kata Hasan Basri, semua pihak semestinya mengedepankan sikap kenegerawanan. Sikap ini menjunjung tinggi akan perbedaan pendapat atau pandangan sebagai bagian ikhtiar mengokohkan persatuan bangsa.
"Mereka yang menolak kehadiran Timnas Israel juga memiliki dasar kuat yakni berdasarkan fakta historis, konstitusi UUD 45, Permenlu No 2/2019, alasan dukungan kemanusiaan terhadap kekerasan tentara pendudukan Israel, dan keadilan perlakuan oleh FIFA. Para pendukung Timnas Israel pun juga memiliki dalih yang tak kalah kuatnya. Semuanya legitimate sebagai alasan menolak atau mendukung," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
