Jaksa Agung Berharap Proses Pilkada Tertib, Adil, Jujur, dan Sesuai Peraturan

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan hukum selama Pilkada Serentak 2020 ini. Bawaslu, Kejagung, dan Polri, telah menandatangani Peraturan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Kegiatan ini penting sebagai landasan hukum jalannya pemilu. Pemilu kali ini cukup banyak. Ada 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota (melaksanakan pilkada). Ini bukan pekerjaan mudah," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Burhanuddin mengajak semua pihak bergandengan tangan dalam menangani pelaksanaan pilkada di 270 daerah ini. Apalagi, pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19 tentu membutuhkan kerja keras dalam menyelenggarakan dan mengawasi setiap tahapan pelaksanaannya. ( ).

"Pilkada yang digelar ini tidak hanya mencari pemimpin daerah. Yang lebih penting adalah proses pemilihan yang tertib, adil, jujur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan," tuturnya.

Kejagung berkomitmen dan siap bersinergi dalam Sentra Gakkumdu selama Pilkada 2020 ini. Setiap perhelatan pemilu atau pilkada selalu ada beragam masalah, seperti kampanye hitam yang menggunakan isu SARA, mobilisasi aparatur sipil neger (ASN), dan masifnya politik uang.

"Ini memerlukan pengawasan kita bersama. Penanganannya harus efektif dan efisien dalam mekanisme satu atap. Diharapkan dapat terjalin satu sinergitas," tuturnya. ( ).

Burhanuddin mengajak semua pihak di Gakkumdu saling terbuka dan berusaha menyukseskan pilkada. Jajaran jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu tidak akan sebanyak personel kepolisian. "Kami yakin dengan bersama-sama, saya yakin pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan baik," pungkasnya. (Lihat Juga Infografis: Pilkada 2020 Tanpa APD, Bawaslu Ingatkan Potensi Konflik ).