Keuntungan Koalisi Indonesia Raya Bersatu Tanpa PDIP Menurut Pengamat

JAKARTA - Wacana bersatunya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) di Pemilu 2024 mulai terlihat. Hal ini setelah seluruh ketua umum parpolnya kumpul bareng Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor DPP PAN, Minggu 2 April 2023.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai, peluang bergabungnya KIB dan KKIR menjadi Koalisi Indonesia Raya Bersatu sangat terbuka lebar. Terlebih desas-desus koalisi besar sudah didengungkan sejak awal oleh Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.



Jamiluddin menyarankan, sebaiknya koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKB ini tak perlu melibatkan PDIP. Sehingga, Pemilu 2024 tetap memiliki tiga pasang capres dan cawapres.

"Koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," kata Jamiluddin, Senin (3/4/2023).



Menurut dia, jika koalisi besar ini tanpa PDIP, maka nantinya parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut mau tidak mau harus mengusung capres dan cawapres sendiri. Hal ini demi mencegah keterbelahan di Pemilu 2024.

"Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat," ucapnya.

Jika Hanya Dua Pasang Capres-Cawapres

Jamiluddin lalu mengungkap untung rugi adanya koalisi besar di Pemilu 2024. Peluang terjadinya hanya dua pasang capres-cawapres semakin besar juga.

"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," tuturnya.

Sementara ruginya jika Koalisi Besar ini terbentuk, akan terjadi dua pasangan. Rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan. Apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.

Selain itu lanjutnya, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.

"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah," ungkapnya.

Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat lemah. Sebab, koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah.

"Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR," tutupnya.

Untuk diketahui, peta politik mendekati Pilpres 2024 sudah ada tiga koalisi parpol yang muncul. Seperti KIB yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Kemudian KKIR yang berisi Partai Gerindra dan PKB. Antara KIB dan KKIR muncul wacana akan bersatu.

Selanjutnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Hanya Koalisi Perubahan yang sudah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Sedangkan PDIP sampai sekarang belum menentukan arah akan berkoalisi dengan siapa pun. PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 tanpa koalisi.