Tegas seperti Polri, Komjak Minta Kejaksaan Tindak Anggotanya di Kasus Djoko Tjandra
Minggu, 19 Juli 2020 - 15:29 WIB
loading...
Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita LH Simanjuntak meminta Kejagung melakukan proses pemeriksaan terhadap oknum jaksa yang diduga terlibat dalam kasus perjalanan Djoko Tjandra. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita LH Simanjuntak meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan proses pemeriksaan terhadap oknum jaksa yang diduga terlibat dalam kasus perjalanan Djoko Tjandra. Menurut dia, Jaksa Agung ST Burhanuddin harus transparan seperti halnya yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.
"Saya kira kalau dari hasil pemeriksaan itu terbukti ada pelanggaran dan ada penyalahgunaan kewenangan, serta ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Tentu, sesuai ketentuannya harus ada penindakan. Itu sebabnya, bukti adanya penindakan itu harus disampaikan kepada publik," ujar Barita kepada wartawan pada Minggu, (19/7/2020). (Baca juga: Disebut Kehilangan Buron Besar, Kejagung: Petugas Terkadang Lelah)
Memang, Barita mengatakan Komjak sudah menyampaikan supaya Kejagung selain melakukan evaluasi, paling urgent itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses masalah Djoko Tjandra ini. Tentu, kata dia, periksa semua pejabat yang memiliki kewenangan terkait persoalan Djoko Tjandra tersebut.
"Apalagi soal buroanan ini adalah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Jadi, harusnya itu dilakukan pemeriksaan kemudian dilihat siapa yang bertanggung jawab, dilakukan penindakan secara transparan dan objektif," jelasnya.
Saat ini, kata Barita, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sebagai Pengawas Internal Kejaksaan sudah menindaklanjuti dengan memeriksa jaksa atau pejabat yang diduga ada keterlibatan dalam kasus Djoko Tjandra. Maka dari, Komjak akan terus mengawasi prosesnya dan menunggu hasil laporan pengawasannya.
"Saya kira kalau dari hasil pemeriksaan itu terbukti ada pelanggaran dan ada penyalahgunaan kewenangan, serta ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Tentu, sesuai ketentuannya harus ada penindakan. Itu sebabnya, bukti adanya penindakan itu harus disampaikan kepada publik," ujar Barita kepada wartawan pada Minggu, (19/7/2020). (Baca juga: Disebut Kehilangan Buron Besar, Kejagung: Petugas Terkadang Lelah)
Memang, Barita mengatakan Komjak sudah menyampaikan supaya Kejagung selain melakukan evaluasi, paling urgent itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses masalah Djoko Tjandra ini. Tentu, kata dia, periksa semua pejabat yang memiliki kewenangan terkait persoalan Djoko Tjandra tersebut.
"Apalagi soal buroanan ini adalah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Jadi, harusnya itu dilakukan pemeriksaan kemudian dilihat siapa yang bertanggung jawab, dilakukan penindakan secara transparan dan objektif," jelasnya.
Saat ini, kata Barita, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sebagai Pengawas Internal Kejaksaan sudah menindaklanjuti dengan memeriksa jaksa atau pejabat yang diduga ada keterlibatan dalam kasus Djoko Tjandra. Maka dari, Komjak akan terus mengawasi prosesnya dan menunggu hasil laporan pengawasannya.
Lihat Juga :
