Politik Identitas Dinilai Ancam Kebinekaan dan Demokrasi

JAKARTA - Politik identitas dalam pemilu dinilai mengancam kebinekaan dan konsolidasi demokrasi. Semua pihak diminta mewaspadai penggunaan politik identitas dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024.

"Politik identitas jelas berbahaya. Karenanya, narasi yang menetralisasi politik identitas harus kita bendung. Secara umum, politik identitas mengancam kebinekaan dan kondolisasi demokrasi yang akan maju mundur kalau kita memberikan ruang besar bagi politik identitas," kata Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan dalam dialog Demokrasi dan Politik Identitas, Selasa (21/3/2023).

Menurutnya, belakangan ini ada upaya pihak-pihak tertentu menetralisasi politik identitas seolah-olah menjadi sesuatu yang sah dan wajar dalam konteks demokrasi. Padahal, dia berpendapat bahwa politik identitas merupakan persoalan serius yang jika dibiarkan justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan.



Menurutnya, masyarakat Indonesia harus belajar berkembang dengan adanya pemilu berkualitas, sehingga para calon presiden dan wakil rakyat lebih mengedepankan visi misi dan program agar bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa maju di dunia.

"Dibandingkan menggunakan politik identitas lebih baik masyarakat harus melihat visi misi pemimpin politiknya. Sebab, politik identitas dapat memecah belah bangsa Indonesia," katanya.

Dia mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara tegas menegur Partai Ummat yang menyatakan mengusung politik identitas sebagai gerakan perjuangannya. "Partai Ummat mengusung politik identias itu sangat aneh. Bawaslu sudah tepat memberikan teguran keras," katanya.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menilai pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat. Pendidikan politik itu dapat memberikan masyarakat pengetahuan sehingga tidak mudah terhasut.

Baca juga: Wapres Minta Pemilu 2024 Terbebas dari Politik Identitas

"Literasi politik identitas sangat penting dilakukan kepada masyarakat, melalui pendidikan politik agar masyarakat tidak gampang terhasut," katanya.

Rumadi berpendapat, politik identitas harus dilawan jika digunakan sebagai alat provokasi dan menjatuhkan lawan politiknya. "Pada titik itulah kita perlu melakukan perlawanan," katanya.

Hal senada juga dikatakan Dosen Fisip UIN Jakarta Adi Prayitno. Menurutnya, politik identitas sangat mengerikan karena membelah masyarakat menjadi konfrontatif, antara kelompok kami melawan kelompok mereka.
Ditambah lagi, pembelahan itu diperparah dengan populisme yang menempatkan mereka seolah-olah sedang terancam atau tertindas, dan karena itu harus melakukan perlawanan.

"Yang berbahaya dari politik identitas itu adalah sentimen ketertindasan yang membelah masyarakat dan menempatkan orang di luar kelompoknya harus disingkirkan. Ia membuat pembelahan antara kami dengan mereka dan itu merusak persatuan," katanya.