Komisi I DPR: Kunjungan KSAD ke Brunei Sangat Strategis Perkuat Ketahanan ASEAN
Rabu, 15 Maret 2023 - 19:42 WIB
loading...
Komisi I DPR menilai kunjungan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman ke Brunei Darussalam sangat strategis dalam memperkuat Ketahanan ASEAN. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR mendukung kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ke Brunei Darussalam. Kunjungan tersebut dinilai sangat strategis dalam memperkuat Ketahanan ASEAN.
“DPR menyambut baik kegiatan KSAD Jenderal Dudung di Brunei, itu sangat positif dan bernilai strategis untuk Indonesia,” ujar anggota Komisi I DPR RI Slamet Aryadi, Rabu (15/3/2023).
Apalagi, kunjungan Jenderal Dudung tersebut dalam rangka latihan bersama Penanggulangan Bencana (Latma Petir Satria) antara TNI AD dan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB). “Kita sangat mendukung konsep diplomasi Jenderal Dudung, karena itu positif untuk pertahanan Indonesia. Kita akan Selalu mensupport itu, “ katanya.
Baca juga: KSAD Dudung dan Gubernur Lemhannas Meriahkan Jalan Sehat Nusantara di GBK
Menurut Slamet, latihan bersama TNI AD dan Tentara Angkatan Darat Brunei Darussalam tidak perlu meminta persetujuan Komisi I DPR. Sebab, hal itu merupakan kewewenangan masing-masing pimpinan kesatuan, termasuk TNI AD. “Tidak harus meminta persetujuan kita,” katanya.
“DPR menyambut baik kegiatan KSAD Jenderal Dudung di Brunei, itu sangat positif dan bernilai strategis untuk Indonesia,” ujar anggota Komisi I DPR RI Slamet Aryadi, Rabu (15/3/2023).
Apalagi, kunjungan Jenderal Dudung tersebut dalam rangka latihan bersama Penanggulangan Bencana (Latma Petir Satria) antara TNI AD dan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB). “Kita sangat mendukung konsep diplomasi Jenderal Dudung, karena itu positif untuk pertahanan Indonesia. Kita akan Selalu mensupport itu, “ katanya.
Baca juga: KSAD Dudung dan Gubernur Lemhannas Meriahkan Jalan Sehat Nusantara di GBK
Menurut Slamet, latihan bersama TNI AD dan Tentara Angkatan Darat Brunei Darussalam tidak perlu meminta persetujuan Komisi I DPR. Sebab, hal itu merupakan kewewenangan masing-masing pimpinan kesatuan, termasuk TNI AD. “Tidak harus meminta persetujuan kita,” katanya.
Lihat Juga :
