Hashim Djojohadikusumo: Cawapres Prabowo Tidak Harus Cak Imin
loading...
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan cawapres Prabowo Subianto tidak harus 100% Muhaimin Iskandar. Foto/istimewadi Pilpres 2024 Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan soal kemungkinan Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo mesti disetuujui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seberapa pun besar peluang menang, sosok pendamping Prabowo nanti harus dibicarakan dengan PKB sebagai kawan koalisi.
"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi (cawapres). Tapi harus disetujui oleh PKB. Kan begitu harus disetujui PKB," ujar Hashim, Minggu (12/3/2023).
Hashim meyakini dari komunikasi dengan PKB beberapa waktu terakhir belum ada yang secara blak-blakan menyepakati cawapres Prabowo Subianto haruslah Muhaimin Iskandar (Cak Imin). "Saya kira bukan. Itu calon-calon yang disetujui dan tentu dicalonkan oleh PKB," ungkap Hashim.
Menurut Hashim posisi cawapres masih sangat terbuka dan dinamis. "Kami menangkap tidak perlu sampai 100 persen harus Pak Muhaimin. Kalau harus Ppak Muhaimin kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Sekarang masih terbuka," jelas Hashim.
Sebagaimana diketahui bahwa Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjalin kesepakatan kerja sama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk menghadapi Pilpres 2024. Hingga saat ini koalisi tersebut belum menentukan nama capres-cawapres definitif untuk didaftarkan dalam tahapan pendaftaran di KPU pada Oktober 2023 mendatang.
"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi (cawapres). Tapi harus disetujui oleh PKB. Kan begitu harus disetujui PKB," ujar Hashim, Minggu (12/3/2023).
Hashim meyakini dari komunikasi dengan PKB beberapa waktu terakhir belum ada yang secara blak-blakan menyepakati cawapres Prabowo Subianto haruslah Muhaimin Iskandar (Cak Imin). "Saya kira bukan. Itu calon-calon yang disetujui dan tentu dicalonkan oleh PKB," ungkap Hashim.
Menurut Hashim posisi cawapres masih sangat terbuka dan dinamis. "Kami menangkap tidak perlu sampai 100 persen harus Pak Muhaimin. Kalau harus Ppak Muhaimin kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Sekarang masih terbuka," jelas Hashim.
Sebagaimana diketahui bahwa Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjalin kesepakatan kerja sama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk menghadapi Pilpres 2024. Hingga saat ini koalisi tersebut belum menentukan nama capres-cawapres definitif untuk didaftarkan dalam tahapan pendaftaran di KPU pada Oktober 2023 mendatang.
(muh)
Explore More