Komisi III DPR Apresiasi Pengungkapan Dugaan KKN Penerimaan Bintara Polri

Senin, 06 Maret 2023 - 22:06 WIB
loading...
Komisi III DPR Apresiasi...
Kinerja Polri mengungkap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022 diapresiasi, Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Kinerja Polri dalam mengungkap dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) proses seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2022 diapresiasi. Di mana Tim Divisi Propam Polri mengungkap KKN penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah (Jateng).

"Pertama-tama saya apresiasi kinerja Divisi Propam Polri yang tegas tangkap para oknum. Namun saya rasa ada potensi ini belum usai, jadi mohon ditelusuri lebih dalam terkait skema yang dimainkan para pelaku," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Ahmad Sahroni meminta, agar Propam Polri harus menelusuri jaringan oknum tersebut jauh lebih dalam. Karena ia menduga adanya potensi kecurangan secara sistematis di balik temuan ini.

"Ada dugaan terjadi kecurangan secara sistematis di dalam, karena ini sudah bukan aksi individual. Bagaimana pelaku 'bermain'? Mengapa bisa para 'titipan' sampai diloloskan? Mohon diusut tuntas," tegas Sahroni.

Baca juga: 5 Oknum Polisi Polda Jateng Diduga jadi Aktor KKN Penerimaan Bintara Polri

Sahroni menilai, kasus-kasus kecurangan dalam seleksi Bintara Polri sudah sepatutnya diusut tuntas. Ia tak ini Polri diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten sejak awal, karena masuk dengan cara yang tidak prosedural. Hal ini menjadi salah satu penyakit yang sering berpotensi menimbulkan tindakan oknum-oknum di kepolisian.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Ajukan Tambahan Anggaran...
Ajukan Tambahan Anggaran Rp762 Miliar, KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
DPR Desak Negara Tindak...
DPR Desak Negara Tindak Keras Tanpa Kompromi Judi Online dan Teror Pinjol
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Boni Hargens Lihat Polri...
Boni Hargens Lihat Polri Makin Humanis: Kunci Stabilitas Sosial Politik
Menhub Minta Tambahan...
Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp20 Triliun, Buat Apa?
Pengamat Apresiasi Pendekatan...
Pengamat Apresiasi Pendekatan Humanis Polri dalam Mengawal Aksi Demonstrasi Mahasiswa
Polda Metro Jaya Larang...
Polda Metro Jaya Larang Massa Demo Mahasiwa Masuk Jalur VIP Presiden Jerman
Rekomendasi
Harga BBM Naik 37%,...
Harga BBM Naik 37%, Saatnya Percepat Adopsi Kendaraan Listrik
Antisipasi Lonjakan...
Antisipasi Lonjakan 5,46 Juta Penumpang Libur Sekolah, InJourney Airports Hadirkan Fasilitas Ramah Keluarga
Gandeng CEO Kreta Digital,...
Gandeng CEO Kreta Digital, Dispora Kota Batam Gelar Pelatihan Digital Marketing
Berita Terkini
PKB Minta PDIP Tegas...
PKB Minta PDIP Tegas soal Posisi terhadap Pemerintah: Jangan Abu-abu
Menang Lagi di PN Jakpus,...
Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
Di Seskoau, Sjafrie:...
Di Seskoau, Sjafrie: Kepemimpinan Adaptif Penting Hadapi Tantangan Pertahanan Masa Depan
Indonesia Emas 2045...
Indonesia Emas 2045 Taruhannya: Ketika Pundak Gen Z Rapuh Tanpa Jangkar Moral
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Pengamat: Dugaan Manipulasi...
Pengamat: Dugaan Manipulasi Ekspor Minyak Sawit Harus Diusut demi Kepastian Hukum
Infografis
7 Kombes Pecah Bintang...
7 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Dalam Mutasi Polri Januari 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved