PN Jakpus Perintahkan Pemilu Ditunda, Anggota DPR: Saya Yakin Masyarakat Kaget

JAKARTA - Putusan Pemilu ditunda yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mendapat reaksi dari berbagai pihak. Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengaku kaget atas putusan penundaan Pemilu 2024 tersebut.

"Putusan itu sesuatu yang di luar dugaan pribadi saya dan saya yakin masyakat juga kaget terhadap putusan yang diputuskan oleh pengadilan," kata Guspardi saat dihubungi, Kamis (2/3/2023).

Atas dasar itu, ia mempertanyakan putusan PN Jakpus. Apalagi, amar putusan itu disebut untuk memunda Pemilu 2024.

"Apakah ini logis? Apakah ini punya dasar hukum? Apa yang menyebabkan pengadilan dalam memutuskan perkara ini? Kok sampai-sampai pemilunya yang ditunda?" papar Guspardi.

Baca juga: PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU diminta untuk menunda Pemilu sampai tahun 2025. Putusan ini merupakan dari PN Jakpus yang menerima gugatan Partai Prima.

"Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis, (2/3/2023).

Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU dikarenakan merasa dirugikan, lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) calon peserta Pemilu 2024.

Bahwa Partai Prima dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi admnistrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) TMS.



Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Berikut isi lengkap putusan PN Jakarta Pusat :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas
Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat:

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500 juta kepada Penggugat:

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dar' awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari:

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta.

7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp410 juta.