Panglima TNI dan KSAD Pensiun saat Kampanye Pemilu 2024, Ini Kata Lemhannas
Rabu, 22 Februari 2023 - 13:53 WIB
loading...
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto meminta agar Mabes TNI dan Mabesad menyiapkan mekanisme transisi pergantian panglima TNI dan KSAD pada November 2023. Foto: MPI/Riana Rizkia
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memasuki penisun sebelum Pemilu 2024. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) Andi Widjajanto menilai hal ini tidak ideal dari perspektif politik dan hankam.
Menurut Andi, TNI maupun Polri harus terlibat dalam mengamankan jalannya Pemilu 2024. Karena itu, idealnya pergantian pucuk pimpinan TNI berlangsung sebelum tahapan pemilu dimulai.
"Idealnya, pergantian KSAD dan Panglima TNI sebelum pemilu dimulai, karena harus terlibat dalam pengamanan," kata Andi dalam forum komunikasi soal Mitigasi Resiko 2023 di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Angkatan Keempat TNI Bidang Siber Sedang Berevolusi
Apakah presiden perlu memperpanjang masa jabatan panglima dan KSAD? Andi menjelaskan Lemhannas tidak memberikan opsi untuk merevisi Undang-undang TNI untuk memungkinkan perpanjang masa jabatan kedua jenderal tersebut.
Tetapi, dia meminta Mabes TNI dan Mabesad mampu menyiapkan mekanisme transisi kepemimpinan, agar operasi pengamanan terpadu tetap berjalan setelah Yudo dan Dudung pensiun.
"Kami tetap menawarkan atau memberikan kajian tentang timeline politik yang harus diamati, terkait dengan mulainya kampanye Pemilu 2024 di bulan November yang bersamaan dengan usia pensiun KSAD dan panglima TNI pada 30 November," katanya.
Menurut Andi, operasi pengamanan biasanya sudah dilakukan tiga bulan sebelum kampanye dimulai. ”Maka di Mabes TNI dan Mabesad sudah harus menyiapkan mekanisme transisinya sehingga operasi pengamanan terpadu oleh TNI dan Polri tetap bisa berjalan pada saat transisi kepemimpinan ini dilakukan pada November 2023," sambungnya.
Menurut Andi, TNI maupun Polri harus terlibat dalam mengamankan jalannya Pemilu 2024. Karena itu, idealnya pergantian pucuk pimpinan TNI berlangsung sebelum tahapan pemilu dimulai.
"Idealnya, pergantian KSAD dan Panglima TNI sebelum pemilu dimulai, karena harus terlibat dalam pengamanan," kata Andi dalam forum komunikasi soal Mitigasi Resiko 2023 di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Angkatan Keempat TNI Bidang Siber Sedang Berevolusi
Apakah presiden perlu memperpanjang masa jabatan panglima dan KSAD? Andi menjelaskan Lemhannas tidak memberikan opsi untuk merevisi Undang-undang TNI untuk memungkinkan perpanjang masa jabatan kedua jenderal tersebut.
Tetapi, dia meminta Mabes TNI dan Mabesad mampu menyiapkan mekanisme transisi kepemimpinan, agar operasi pengamanan terpadu tetap berjalan setelah Yudo dan Dudung pensiun.
"Kami tetap menawarkan atau memberikan kajian tentang timeline politik yang harus diamati, terkait dengan mulainya kampanye Pemilu 2024 di bulan November yang bersamaan dengan usia pensiun KSAD dan panglima TNI pada 30 November," katanya.
Menurut Andi, operasi pengamanan biasanya sudah dilakukan tiga bulan sebelum kampanye dimulai. ”Maka di Mabes TNI dan Mabesad sudah harus menyiapkan mekanisme transisinya sehingga operasi pengamanan terpadu oleh TNI dan Polri tetap bisa berjalan pada saat transisi kepemimpinan ini dilakukan pada November 2023," sambungnya.
(muh)
Lihat Juga :
