Prajurit TNI Diduga Ikut Sembunyikan Ricky Ham Pagawak, KPK dan Panglima Sudah Bicara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) terkait kasus Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak . Ada dugaan keterlibatan anggota TNI membantu Ricky bersembunyi selama tujuh bulan.

"Tadi rekan rekan menyampaikan ada (potensi kemungkinan) oknum TNI yang terlibat, tentu itu kapasitas TNI. Sudah kami bicarakan dengan Panglima TNI, pernah juga kami sampaikan ke KSAD," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konfrensi pers, Senin (20/2/2023) malam..

Menururt Firli, saat ini kerja sama dengan TNI dan Polri dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait keterlibatan oknum-oknum baik dari TNI dan KKB perihal membantu tempat persembunyian pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi.

"Ini akan kita dalami lebih lanjut dengan segenap informasi yang kita dapatkan, terutama dengan kerja sama dengan TNI Polri di Papua," kata Firli,



Sebagaimana diketahui, KPK menangkap Ricky Ham Pagawak di Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Minggu, 19 Februari 2023. Firli menyebutkan Ricky Ham menerima suap dan hadiah dari para kontraktor proyek infrastruktur setidaknya Rp200 miliar.

"Sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati RHP sejumlah sekitar Rp200 miliar dan hal ini terus didalami dan dikembangkan oleh tim penyidik," ujar Firli.

Ricky Ham yang menjabat dua periode yaitu 2013-2018 dan 2018-2023, banyak melaksanakan pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai bupati, dia diduga menentukan sendiri para kontraktor proyek bernillai ratusan miliar di Mamberamo Tengah.

"Syarat yang ditentukan RHP agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan SP, JPP dan MT di antara para (kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek adanya penyetoran sejumlah uang," kata Firli.

Menurut Firli, Ricky bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan tiga kontraktor utama, yakni SP, JPP dan MT. JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai Rp217,7 miliar, diantaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. SP diduga mendapatkan 6 paket pekerjaan dengan nilai Rp179,4 miliar. Sementara MT mendapatkan 3 paket pekerjaan bernilai Rp9,4 miliar.

"Realisasi pemberian uang pada RHP dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan RHP," kata Firli Bahuri.