KKB Minta Tukar Pilot Susi Air dengan Kemerdekaan, Wapres: Itu Tak Relevan
loading...
Wapres Ma’ruf Amin menyoroti keinginan KKB menukar pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditukar dengan kemerdekaan Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti keinginan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens ditukar dengan kemerdekaan Papua.
Wapres menegaskan hal ini tidak relevan lagi, mengingat hal ini hanya keinginan dari satu kelompok yang ingin merusak kedaulatan NKRI.“Tak mungkin itu dikompensasi dengan kemerdekaan, itu enggak relevan lagi. Sudah enggak (relevan),” kata Wapres di Tapanuli Utara, Rabu (15/2/2023).
Wapres memaparkan bahwa isu keamanan di Papua tidak dapat digeneralisasi. Sebab, Papua telah memiliki 6 provinsi dan berdasarkan laporan yang diterima Wapres, kelima provinsi lainnya berada dalam status aman.
“Masalah (keamanan) Papua itu bukan lagi masalah Papua (secara umum) sekarang. Karena Papua itu sudah menjadi 6 bagian provinsi. Di provinsi yang lain tidak ada masalah, hanya ada di 1 provinsi di Papua Pegunungan,” ungkapnya.
”Bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta tambah 1 provinsi. Di Papua Induk minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya tidak ada masalah,” paparnya.
Wapres menyampaikan, apabila saat ini ada sekelompok individu yang melakukan tindakan ofensif, hal tersebut tidak lagi dapat digeneralisasi menjadi satu kesatuan Papua. “Kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua, itu sudah tidak relevan lagi,” imbuhnya.
Wapres menyampaikan bahwa untuk menjaga kestabilan keamanan di tanah Papua, perlu adanya aksi defensif aktif dari para penegak hukum dan penjaga keamanan wilayah. “Bukan ofensif, tetapi defensif tapi aktif. Defensif aktif untuk melakukan perlindungan,” tuturnya.
Wapres meyakini, terciptanya keamanan merupakan salah satu kunci utama dalam melaksanakan pembangunan di tanah Papua. Oleh karena itu, ia meminta para jajaran pengamanan wilayah dapat mengawal terciptanya suasana aman dan damai di wilayahnya.
“Supaya petugas keamanan kita, ada Kapolda, Pangdam, Danrem, dan akan kita lakukan pengawalan-pengawalan,” imbau Wapres.
Wapres menegaskan hal ini tidak relevan lagi, mengingat hal ini hanya keinginan dari satu kelompok yang ingin merusak kedaulatan NKRI.“Tak mungkin itu dikompensasi dengan kemerdekaan, itu enggak relevan lagi. Sudah enggak (relevan),” kata Wapres di Tapanuli Utara, Rabu (15/2/2023).
Wapres memaparkan bahwa isu keamanan di Papua tidak dapat digeneralisasi. Sebab, Papua telah memiliki 6 provinsi dan berdasarkan laporan yang diterima Wapres, kelima provinsi lainnya berada dalam status aman.
“Masalah (keamanan) Papua itu bukan lagi masalah Papua (secara umum) sekarang. Karena Papua itu sudah menjadi 6 bagian provinsi. Di provinsi yang lain tidak ada masalah, hanya ada di 1 provinsi di Papua Pegunungan,” ungkapnya.
”Bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta tambah 1 provinsi. Di Papua Induk minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya tidak ada masalah,” paparnya.
Wapres menyampaikan, apabila saat ini ada sekelompok individu yang melakukan tindakan ofensif, hal tersebut tidak lagi dapat digeneralisasi menjadi satu kesatuan Papua. “Kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua, itu sudah tidak relevan lagi,” imbuhnya.
Wapres menyampaikan bahwa untuk menjaga kestabilan keamanan di tanah Papua, perlu adanya aksi defensif aktif dari para penegak hukum dan penjaga keamanan wilayah. “Bukan ofensif, tetapi defensif tapi aktif. Defensif aktif untuk melakukan perlindungan,” tuturnya.
Wapres meyakini, terciptanya keamanan merupakan salah satu kunci utama dalam melaksanakan pembangunan di tanah Papua. Oleh karena itu, ia meminta para jajaran pengamanan wilayah dapat mengawal terciptanya suasana aman dan damai di wilayahnya.
“Supaya petugas keamanan kita, ada Kapolda, Pangdam, Danrem, dan akan kita lakukan pengawalan-pengawalan,” imbau Wapres.
(ams)
Explore More