Kemendagri Ajak Semua Pihak Kikis Politik Uang di Pemilu 2024
Jum'at, 10 Februari 2023 - 16:50 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Syarmadani, situasi ini sangat membahayakan bagi Republik Indonesia. Sebab, politik uang akan menggerus nilai identitas demokrasi, menggerus keadilan, dan bisa jadi malah menumbangkan demokrasi.
Sebagai penyelenggara pemerintahan, Kemendagri berharap konsolidasi politik bisa berjalan baik dengan benar-benar menggunakan hati nurani dan rasionalitas yang terbangun di masyarakat. Selain meningkatkan kualitas demokrasi, juga akan mengubah cara pandang dunia terhadap Indonesia.
"Memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi sekali lagi dengan kerja kita bersama dengan kolaborasi semua pihak dan semua unsur komponen bangsa ini, mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat, terutama pada saat pemilu dan Pilkada 2024 yang akan datang, praktik-praktik politik uang ini bisa kita tekan," kata Syarmadani.
Webinar dihadiri secara online oleh Organisasi Pemerintah daerah (OPD), Komisioner KPU Mochammad Afifuddin, Ketua dan Anggota Bawaslu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Amir Yanto, Direktur Analisis dan Pemeriksaan PPATK Beren Rukur Ginting, Baintelkam Polri Agus Sutrisno.
Kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rifki Arif Budianto. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, jajaran Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota.
Sebagai penyelenggara pemerintahan, Kemendagri berharap konsolidasi politik bisa berjalan baik dengan benar-benar menggunakan hati nurani dan rasionalitas yang terbangun di masyarakat. Selain meningkatkan kualitas demokrasi, juga akan mengubah cara pandang dunia terhadap Indonesia.
"Memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi sekali lagi dengan kerja kita bersama dengan kolaborasi semua pihak dan semua unsur komponen bangsa ini, mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat, terutama pada saat pemilu dan Pilkada 2024 yang akan datang, praktik-praktik politik uang ini bisa kita tekan," kata Syarmadani.
Webinar dihadiri secara online oleh Organisasi Pemerintah daerah (OPD), Komisioner KPU Mochammad Afifuddin, Ketua dan Anggota Bawaslu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Amir Yanto, Direktur Analisis dan Pemeriksaan PPATK Beren Rukur Ginting, Baintelkam Polri Agus Sutrisno.
Kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rifki Arif Budianto. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, jajaran Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota.
(abd)
Lihat Juga :
