Jelang Pemilu 2024, Mendagri Minta Polri Jaga Stabilitas Keamanan
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap, Polri dapat menjaga stabilitas keamanan. Hal ini terkait dengan makin dekatnya tahapan Pemilu 2024. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, Polri dapat menjaga stabilitas keamanan. Hal ini terkait dengan makin dekatnya tahapan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada Serentak Tahun 2024.
Pandangan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
“Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).
Baca juga: Mendagri Tegaskan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Tito mengatakan, Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan. Dirinya berpesan agar pihak kepolisian betul-betul membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah. Langkah ini dibutuhkan untuk mengatur pembagian personel di tiap daerah.
“Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu,” jelasnya.
Selain itu, kata Tito, Polri juga perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
“Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan,” kata Tito.
Mendagri menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Masyarakat harus dijamin bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
“Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Tito, Polri juga diharapkan dapat membantu pengamanan distribusi logistik Pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan lancar. Dirinya memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik Pemilu.
Tak hanya itu, Mendagri berharap kepada Polri agar dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan. Karena itu, perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tak terlalu dalam.
"Berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu. Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada, sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. Hal ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali," kata Tito.
Pandangan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
“Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).
Baca juga: Mendagri Tegaskan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Tito mengatakan, Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan. Dirinya berpesan agar pihak kepolisian betul-betul membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah. Langkah ini dibutuhkan untuk mengatur pembagian personel di tiap daerah.
“Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu,” jelasnya.
Selain itu, kata Tito, Polri juga perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
“Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan,” kata Tito.
Mendagri menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Masyarakat harus dijamin bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
“Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Tito, Polri juga diharapkan dapat membantu pengamanan distribusi logistik Pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan lancar. Dirinya memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik Pemilu.
Tak hanya itu, Mendagri berharap kepada Polri agar dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan. Karena itu, perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tak terlalu dalam.
"Berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu. Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada, sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. Hal ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali," kata Tito.
Lihat Juga :
(maf)
