KPU Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) memastikan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu sebesar Rp76,6 triliun.

"KPU itu yang menyelenggarakan Pemilu, tapi kami harus memastikan bahwa pemilu jalan terus sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan, anggaran juga sudah disiapkan oleh pemerintah," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Hasyim menjelaskan, anggaran Pemilu 2024 yang disetujui pemerintah sebesar Rp76,6 triliun. Pada tahun ini KPU mendapat anggaran sebesar Rp15.987.872.001. "Sudah, 2023 di daftar isian anggaran itu sudah diberikan kepada KPU," ucapnya.

Baca juga: DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu Setujui Rancangan Dapil untuk Pemilu 2024

Terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang kembali bergulir, Hasyim enggan menanggapinya. Sebab, tugas KPU adalah menjalankan UU agar Pemilu terlaksana sesuai jadwal. "Jangan tanya saya, kalau KPU kan memastikan pemilu jalan. Terus kalau ada orang ngomongin Pemilu ditunda, tanya orang itu," katanya.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyatakan, ada kemungkinan wacana penundaan Pemilu 2024 benar-benar terjadi. "Saya melihat bisa fifty-fifty (penundaan Pemilu 2024 terjadi)," kata Mardiono dalam wawancara khusus bersama MNC Portal Indonesia, Kamis (2/2/2023).

Menurutnya, jika pemulihan bangsa Indonesia pasca Covid-19 bisa dilakukan lebih cepat, ditambah tahapan Pemilu yang sudah diatur oleh penyelenggara Pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman, dirinya memperkirakan Pemilu 2024 akan terlaksana sebagaimana semestinya.

Namun sebaliknya, jika dalam tahapan Pemilu ini nantinya proses pemulihan pasca Covid-19 belum terjadi, ditambah ancaman Indonesia atas resesi dunia kian nyata, maka hal ini harus benar-benar diwaspadai.

Baca juga: Tidak Ada Penundaan Pemilu 2024, MPR: Semua Sepakat Tak Ada Amendemen UUD

"Jangan sampai ancaman krisis resesi ini meningkat, kemudian kita masuk pada tahun politik ini, ini kemudian menganggu. Kita akan lebih cepat lagi masuk kepada jurang, kita akan terlibat krisis dunia ini, ini juga tidak boleh terjadi untuk perjalanan bangsa ini," ujarnya.

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu pun mengira wacana penundaan Pemilu 2024 yang pernah berkembang itu ada kaitannya dengan ancaman resesi yang terjadi bersamaan pada saat tahun politik ini.

Lebih lagi, kata dia, saat ini sudah ada belasan negara yang sudah menjadi pasien dari International Monetary Fund (IMF) lantaran telah menghadapi kesulitan menghidupi negaranya. Belum lagi, masih ada puluhan negara yang mengantre untuk menjadi pasien dari IMF.

Mardiono pun tak bisa membayangkan jika ancaman resesi ini benar-benar terjadi. Pasalnya, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, rakyat Indonesia benar-benar cukup menderita. Sulit mendapatkan pekerjaan, harga pangan mahal, hingga terjadinya kelangkaan di mana-mana.

"Kalau ini dunia sampai ada 30% mengalami krisis, itu berbahaya untuk Indonesia. Karena jika negara itu sudah mengalami krisis, apalagi 30%, dulu baru 5-6 negara yang menghadapi krisis, Indonesia sudah masuk pada perangkap krisis itu, krisis ekonomi, dan ini sungguh menakutkan. Kita semua tentu rakyat Indonesia berdoa, berjuang agar ini tidak terjadi," katanya.