Ketua MPR Setuju Gubernur Ditunjuk, Pilkada Provinsi Dihapus
loading...
Ketua MPR Bambang Soesatyo setuju pilgub ditiadakan dan gubernur ditunjuk pemerintah atau presiden terpilih. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung wacana penghapusan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi atau pemilihan gubernur (pilgub). Namun jabatan gubernur harus tetap ada sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah.
"Bukan penghapusan. Kita sudah memiliki pemikiran lama, kajian, bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
Berdasarkan hasil kajian itu, kata Bamsoet, pilgub sebaiknya ditiadakan dan gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. "Sebaiknya hasil kajian kami, saya pribadi dan kawan-kawan-tidak terkait dengan kelembagaan MPR, DPR ya," tandasnya.
Wacana penghapusan pilgub, kembali mencuat setelah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan lebih jauh Cak Imin juga mengusulkan jabatan gubernur juga dihapus dengan alasan peran gubernur tidak terlalu sentral dalam pembangunan wilayah.
"Makanya PKB mengusulkan agar pilkada itu hanya pemilihan langsung untuk pilpres dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak ada lagi karena melelahkan. Kalau perlu gubernur nanti tidak ada, karena tidak terlalu fungsional di dalam pemerintahan," jelas Cak Imin dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin (30/1/2023).
"Bukan penghapusan. Kita sudah memiliki pemikiran lama, kajian, bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
Berdasarkan hasil kajian itu, kata Bamsoet, pilgub sebaiknya ditiadakan dan gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. "Sebaiknya hasil kajian kami, saya pribadi dan kawan-kawan-tidak terkait dengan kelembagaan MPR, DPR ya," tandasnya.
Wacana penghapusan pilgub, kembali mencuat setelah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan lebih jauh Cak Imin juga mengusulkan jabatan gubernur juga dihapus dengan alasan peran gubernur tidak terlalu sentral dalam pembangunan wilayah.
"Makanya PKB mengusulkan agar pilkada itu hanya pemilihan langsung untuk pilpres dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak ada lagi karena melelahkan. Kalau perlu gubernur nanti tidak ada, karena tidak terlalu fungsional di dalam pemerintahan," jelas Cak Imin dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin (30/1/2023).
(muh)
Lihat Juga :
