Lemhannas Ungkap Ancaman Stabilitas Nasional di 2023
loading...
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto memberikan keterangan kepada media di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023). FOTO/MPI/Bachtiar Rojab
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) memetakan sejumlah ancaman yang berpotensi mengganggu Indonesia di 2023. Salah satunya terkait narasi maupun wacana penambahan masa jabatan presiden.
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan, ancaman terbesar berasal dari dinamika global, seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan Amerika Serikat-China terkait Taiwan, perang dagang, dan teknologi. Selain dinamika global, ancaman di ruang lingkup nasional memperlihatkan tren mencolok di ranah politik, termasuk menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Banyak variabel, (termasuk) keamanan politik, termasuk politik demokrasi 2024, stabilitas ekonomi, nilai positif utama stabilitas fiskal, dan moneter karena ketatnya instrumen-instrumen itu, (maka) diatur digunakan kombinasi Sri Mulyani dan Bank Indonesia," kata Andi di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).
Baca juga: Andi Widjajanto Ajak IKAL Lemhannas Bersinergi Ciptakan Suasana Kondusif Jelang Pemilu 2024
Dalam dinamika politik demokrasi 2024, Lemhannas telah melakukan beberapa kajian. Salah satunya terkait isu penambahan masa jabatan presiden yang pernah mencuat tahun lalu.
"Seperti tahun lalu tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu, kajian politik identitas, risikonya apa, termasuk konsolidasi pemerintahan yang harus jadi perhatian termasuk saat kampanye dimulai 2023," katanya.
Kajian tersebut juga mengarahkan Lemhannas untuk berkoordinasi dengan 14 kementerian/lembaga. Kajian ini nantinya sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu akan memberi masukan kepada presiden, untuk melalukan opsi kebijakan lebih lanjut, tahapan yang kami lakukan sebagai penguatan mencegah krisis," katanya.
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan, ancaman terbesar berasal dari dinamika global, seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan Amerika Serikat-China terkait Taiwan, perang dagang, dan teknologi. Selain dinamika global, ancaman di ruang lingkup nasional memperlihatkan tren mencolok di ranah politik, termasuk menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Banyak variabel, (termasuk) keamanan politik, termasuk politik demokrasi 2024, stabilitas ekonomi, nilai positif utama stabilitas fiskal, dan moneter karena ketatnya instrumen-instrumen itu, (maka) diatur digunakan kombinasi Sri Mulyani dan Bank Indonesia," kata Andi di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).
Baca juga: Andi Widjajanto Ajak IKAL Lemhannas Bersinergi Ciptakan Suasana Kondusif Jelang Pemilu 2024
Dalam dinamika politik demokrasi 2024, Lemhannas telah melakukan beberapa kajian. Salah satunya terkait isu penambahan masa jabatan presiden yang pernah mencuat tahun lalu.
"Seperti tahun lalu tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu, kajian politik identitas, risikonya apa, termasuk konsolidasi pemerintahan yang harus jadi perhatian termasuk saat kampanye dimulai 2023," katanya.
Kajian tersebut juga mengarahkan Lemhannas untuk berkoordinasi dengan 14 kementerian/lembaga. Kajian ini nantinya sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu akan memberi masukan kepada presiden, untuk melalukan opsi kebijakan lebih lanjut, tahapan yang kami lakukan sebagai penguatan mencegah krisis," katanya.
Lihat Juga :
(abd)
