Cak Imin Usul Pilgub Ditiadakan, Wakil Ketua DPR: Perlu Dikaji
loading...
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usul Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar agar pilgub ditiadakan perlu dikaji. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut angkat bicara terkait usul Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang menginginkan pemilihan gubernur ( pilgub ) ditiadakan. Usul tersebut perlu dikaji terlebih dahulu.
"Iya, sebagai sebuah gagasan ini juga mungkin perlu juga dikaji," tutur Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Pengkajian, kata Dasco, meliputi fungsi gubernur itu terlalu administratif hingga untuk mencapai efisiensi. "Ini juga perlu selain kajian juga, kan, ini juga harus diputuskan bersama-sama sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu yang nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya," kata Dasco.
Baca juga: PKB Dorong Evaluasi Sistem Politik Era Reformasi, Sarankan Pilgub Ditiadakan
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai sistem pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi. Menurut Cak Imin, pemilihan tingkat provinsi atau pilgub lebih efektif ditiadakan.
Baca juga: Berpeluang Maju di Pilkada DKI 2024, PDIP Minta Gibran Tunjukkan Kinerja dan Legacy
"Makanya PKB mengusulkan agar pilkada itu hanya pemilihan langsung untuk pilpres dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak ada lagi karena melelahkan. Kalau perlu gubernur nanti tidak ada, karena tidak terlalu fungsional di dalam pemerintahan," jelas Cak Imin dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin, 30 Januari 2023.
Kendati demikian, Cak Imin menilai sistem pilkada di tingkat provinsi adalah bagian dari gerakan reformasi yang melibatkan kader-kader Nahdlatul Ulama (NU). Untuk itu, ia meminta sistem politik tersebut untuk disyukuri. "Bukti kemajuan reformasi itu adalah keberanian kader-kader politik NU di dalam amendemen UUD 1945," katanya.
"Iya, sebagai sebuah gagasan ini juga mungkin perlu juga dikaji," tutur Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Pengkajian, kata Dasco, meliputi fungsi gubernur itu terlalu administratif hingga untuk mencapai efisiensi. "Ini juga perlu selain kajian juga, kan, ini juga harus diputuskan bersama-sama sehingga pada saatnya mungkin ada pembahasan yang serius soal itu yang nanti kita akan ikuti bagaimana perkembangannya," kata Dasco.
Baca juga: PKB Dorong Evaluasi Sistem Politik Era Reformasi, Sarankan Pilgub Ditiadakan
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai sistem pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi. Menurut Cak Imin, pemilihan tingkat provinsi atau pilgub lebih efektif ditiadakan.
Baca juga: Berpeluang Maju di Pilkada DKI 2024, PDIP Minta Gibran Tunjukkan Kinerja dan Legacy
"Makanya PKB mengusulkan agar pilkada itu hanya pemilihan langsung untuk pilpres dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak ada lagi karena melelahkan. Kalau perlu gubernur nanti tidak ada, karena tidak terlalu fungsional di dalam pemerintahan," jelas Cak Imin dalam acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Senin, 30 Januari 2023.
Kendati demikian, Cak Imin menilai sistem pilkada di tingkat provinsi adalah bagian dari gerakan reformasi yang melibatkan kader-kader Nahdlatul Ulama (NU). Untuk itu, ia meminta sistem politik tersebut untuk disyukuri. "Bukti kemajuan reformasi itu adalah keberanian kader-kader politik NU di dalam amendemen UUD 1945," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
