Reshuffle Kabinet 1 Februari, Tergantung Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu pon terdekat yang jatuh pada 1 Februari 2023.Foto/SINDOphoto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu pon terdekat yang jatuh pada 1 Februari 2023. Kepastian reshuffle ini kembali pada kesepakatan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja bertemu beberapa waktu lalu.
Pengamat Politik Citra Institute Yusa’ Farchan mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki kebiasaan dan keyakinan soal tanggal-tanggal sakral dalam menentukan keputusan-keputusan strategis, termasuk reshuffle kabinet. Dan ia melihat bahwa Jokowi tengah gamang karena desakan PDIP.
“Desakan PDIP agar Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem dan sikap Nasdem untuk tetap loyal kepada Jokowi hingga pemerintahan berakhir membuat Presiden Jokowi berada dalam situasi gamang,” kata Yusa’ saat dihubungi, Selasa (31/1/2023).
Hanya saja, Yusa’ melihat Presiden Jokowi pernah melempar wacana reshuffle tersebut. Sehingga, kepastian reshuffle pada Rabu pon yang jatuh pada 1 Februari ini kembali pada kesepakatan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja bertemu 26 Januari kemarin.
“Soal reshuffle jadi atau tidak pada Rabu Pon 1 Februari 2023, tentu kembali pada komitmen dan deal-deal antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh dalam pertemuan terakhir (26/1) lalu,” ujarnya.
Menurut Yusa’ yang bisa dibaca adalah pertemuan kedua tokoh tersebut paling tidak menjadi indikator bahwa ketegangan politik di antara keduanya masih bisa dicairkan.
“Jika Nasdem tetap memilih mencapreskan Anies bersama PKS dan Demokrat, bisa saja reshuffle terjadi. Tentu Nasdem sudah berhitung konsekuensinya,” terang Yusa’.
Dia melihat, kepentingan utama Nasdem adalah kepentingan elektoral partai di 2024. Kalau soal berada di dalam kekuasaan dan pemerintahan, Nasdem sudah menikmatinya sejak 2014. Ini yang membuat Nasdem tampak pasrah dengan keputusan politik apa yang akan diambil Presiden Jokowi.
“Soal komitmen mendukung pemerintah andaikata terkena reshuffle, saya kira itu bagian dari improvisasi politik Nasdem saja untuk menurunkan ketegangan politik jangka pendek pasca-deklarasi Anies,” ungkapnya.
Pengamat Politik Citra Institute Yusa’ Farchan mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki kebiasaan dan keyakinan soal tanggal-tanggal sakral dalam menentukan keputusan-keputusan strategis, termasuk reshuffle kabinet. Dan ia melihat bahwa Jokowi tengah gamang karena desakan PDIP.
“Desakan PDIP agar Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem dan sikap Nasdem untuk tetap loyal kepada Jokowi hingga pemerintahan berakhir membuat Presiden Jokowi berada dalam situasi gamang,” kata Yusa’ saat dihubungi, Selasa (31/1/2023).
Hanya saja, Yusa’ melihat Presiden Jokowi pernah melempar wacana reshuffle tersebut. Sehingga, kepastian reshuffle pada Rabu pon yang jatuh pada 1 Februari ini kembali pada kesepakatan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja bertemu 26 Januari kemarin.
“Soal reshuffle jadi atau tidak pada Rabu Pon 1 Februari 2023, tentu kembali pada komitmen dan deal-deal antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh dalam pertemuan terakhir (26/1) lalu,” ujarnya.
Menurut Yusa’ yang bisa dibaca adalah pertemuan kedua tokoh tersebut paling tidak menjadi indikator bahwa ketegangan politik di antara keduanya masih bisa dicairkan.
“Jika Nasdem tetap memilih mencapreskan Anies bersama PKS dan Demokrat, bisa saja reshuffle terjadi. Tentu Nasdem sudah berhitung konsekuensinya,” terang Yusa’.
Dia melihat, kepentingan utama Nasdem adalah kepentingan elektoral partai di 2024. Kalau soal berada di dalam kekuasaan dan pemerintahan, Nasdem sudah menikmatinya sejak 2014. Ini yang membuat Nasdem tampak pasrah dengan keputusan politik apa yang akan diambil Presiden Jokowi.
“Soal komitmen mendukung pemerintah andaikata terkena reshuffle, saya kira itu bagian dari improvisasi politik Nasdem saja untuk menurunkan ketegangan politik jangka pendek pasca-deklarasi Anies,” ungkapnya.
(hab)
Lihat Juga :
