Kritik AHY terhadap Perppu Cipta Kerja: Hukum Bukan untuk Kepentingan Elite
Selasa, 03 Januari 2023 - 02:25 WIB
AHY menyebut Perppu Cipta Kerja tidak mencerminkan tujuan dibuatnya hukum untuk melindungi kepentingan rakyat. Foto: MPI/Faisal Rahman
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja. Menurut dia, perppu tersebut tidak mencerminkan tujuan dibuatnya sebuah peraturan atau regulasi.
“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar AHY, Senin (2/1/2023).
Baca juga: PAN Soroti Aspek Kegentingan Penerbitan Perppu Cipta Kerja
AHY juga menyentil proses penerbitan perppu yang terkesan memaksa. Tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu Cipta Kerja.
“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui perppu. Jika alasan penerbitan perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY.
AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.
“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” ujar AHY, Senin (2/1/2023).
Baca juga: PAN Soroti Aspek Kegentingan Penerbitan Perppu Cipta Kerja
AHY juga menyentil proses penerbitan perppu yang terkesan memaksa. Tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu Cipta Kerja.
“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui perppu. Jika alasan penerbitan perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY.
AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.
Lihat Juga :