PPKM Dicabut, Bansos Diharapkan Jangan Diputus
Jum'at, 30 Desember 2022 - 22:30 WIB
Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna. Foto: Istimewa
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang mengumumkan pencabutan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) dinilai akan berdampak positif pada sektor ekonomi. Namun, pemerintah diharapkan tidak menghentikan bansos kepada masyarakat.
"Bisa jadi ramalan resesi ekonomi yang akan melanda Indonesia pada 2023 nanti tidak akan begitu berdampak, karena ekonomi akan menggeliat lagi dengan adanya penghentian PPKM ini," ujar Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna, Jumat (30/12/2022).
Doktor ilmu hukum dari dua universitas ternama di Indonesia ini optimistis dihentikannya PPKM akan membawa banyak pengaruh positif di dalam negeri, terutama dari segi pergerakan ekonomi.
Terlebih keputusan yang diambil pemerintah ini telah melalui kajian kebijakan yang cukup lama dengan memperhatikan tren penyebaran Covid-19 di dalam negeri.
"Saya kira pemerintah sudah benar-benar membuat kajian yang komprehensif dalam memutuskan pencabutan status PPKM," kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini.
PKM merupakan istilah kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam melakukan kontrol terhadap penyebaran virus Covid-19 yang telah menyebabkan pandemi hampir selama tiga tahun di seluruh dunia. Indonesia dinilai sebagai negara yang cukup survive terhadap seragan virus ini.
Tingkat kekebalan penduduk Indonesia saat ini dinilai relatif cukup tinggi di angka 98,5% pada Juli 2022. Lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia juga telah menerima vaksin Covid-19 setidaknya untuk dosis tahap pertama.
"Berdasarkan semua data tersebut, memang sudah selayaknya Covid-19 di Indonesia dijadikan sebagai endemi," kata Henry.
Namun, meskipun PPKM telah dicabut, pemilik kantor hukum Henry Indraguna & Partner's Law Firm ini berharap agar bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terus mengalir dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Bagaiamapun yang paling merasakan dampak ekonomi dari badai pandemi Covid-19 ini adalah masyarakat bawah. Jadi, bantuan-bantuan sosial harus terus tetap dilanjutkan agar ekonomi masyarakat dapat kembali bangkit," harap Henry yang saat ini fokus melakukan aksi sosial di sejumlah daerah Jawa Tengah.
"Kita tahu selama tiga tahun ini banyak terjadi PHK dimana-mana. Banyak pedagang yang gulung tikar, hingga masyarakat yang terus mengalami penurunan daya beli," pungkasnya.
"Bisa jadi ramalan resesi ekonomi yang akan melanda Indonesia pada 2023 nanti tidak akan begitu berdampak, karena ekonomi akan menggeliat lagi dengan adanya penghentian PPKM ini," ujar Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna, Jumat (30/12/2022).
Doktor ilmu hukum dari dua universitas ternama di Indonesia ini optimistis dihentikannya PPKM akan membawa banyak pengaruh positif di dalam negeri, terutama dari segi pergerakan ekonomi.
Terlebih keputusan yang diambil pemerintah ini telah melalui kajian kebijakan yang cukup lama dengan memperhatikan tren penyebaran Covid-19 di dalam negeri.
"Saya kira pemerintah sudah benar-benar membuat kajian yang komprehensif dalam memutuskan pencabutan status PPKM," kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini.
PKM merupakan istilah kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam melakukan kontrol terhadap penyebaran virus Covid-19 yang telah menyebabkan pandemi hampir selama tiga tahun di seluruh dunia. Indonesia dinilai sebagai negara yang cukup survive terhadap seragan virus ini.
Tingkat kekebalan penduduk Indonesia saat ini dinilai relatif cukup tinggi di angka 98,5% pada Juli 2022. Lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia juga telah menerima vaksin Covid-19 setidaknya untuk dosis tahap pertama.
"Berdasarkan semua data tersebut, memang sudah selayaknya Covid-19 di Indonesia dijadikan sebagai endemi," kata Henry.
Namun, meskipun PPKM telah dicabut, pemilik kantor hukum Henry Indraguna & Partner's Law Firm ini berharap agar bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terus mengalir dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Bagaiamapun yang paling merasakan dampak ekonomi dari badai pandemi Covid-19 ini adalah masyarakat bawah. Jadi, bantuan-bantuan sosial harus terus tetap dilanjutkan agar ekonomi masyarakat dapat kembali bangkit," harap Henry yang saat ini fokus melakukan aksi sosial di sejumlah daerah Jawa Tengah.
"Kita tahu selama tiga tahun ini banyak terjadi PHK dimana-mana. Banyak pedagang yang gulung tikar, hingga masyarakat yang terus mengalami penurunan daya beli," pungkasnya.
(mhd)
tulis komentar anda