Polri Teken MoU dengan KPU, Kapolri: Jaga Persatuan Kesatuan di Pemilu 2024
Kamis, 29 Desember 2022 - 17:41 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU Hasyim Asyari menandatangani nota kesepahaman terkait sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Kamis (29/12/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Polri dan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menandatangani nota kesepahaman terkait sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Kamis (29/12/2022). Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.
"Hari ini, Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama, di mana tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan, khususnya polisi dalam mengamankan, mengawal, dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai penandatanganan MoU.
Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Di antaranya persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.
"Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kapolri menekankan, yang terpenting adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Kapolri meminta seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.
"Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapa pun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama, sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," katanya.
"Hari ini, Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama, di mana tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan, khususnya polisi dalam mengamankan, mengawal, dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai penandatanganan MoU.
Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Di antaranya persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.
"Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kapolri menekankan, yang terpenting adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Kapolri meminta seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.
"Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapa pun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama, sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," katanya.
Lihat Juga :