Sekjen Perindo: Menteri yang Tidak Mampu Jalankan Perintah Presiden Harus Diganti
Sabtu, 11 Juli 2020 - 08:48 WIB
Kabinet Indonesia Maju. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Ahmad Rofiq menyatakan, isu reshuffle kabinet sebagai bagian dari kelaziman dalam sebuah tatanan pemerintahan. Hal itu dikatakan Rofiq merespons isu reshuffle kabinet yang berkembang di masyarakat setelah Presiden Jokowi 'mengevaluasi' kinerja kabinetnya dalam menangani virus pandemi Covid-19.
"Kalau misalkan ada menteri yang sangat tidak efektif, tidak mampu menjabarkan visi misinya Presiden, tidak mampu menjalankan perintahnya Presiden maka dia harus diganti," ujarnya kepada SINDOnews, Sabtu (11/7/2020).
Rofiq mengatakan, kabinet yang tidak efektif dan akseleratif menjabarkan perintah Presiden dikhawatirkan bukan hanya merugikan Jokowi sebagai presiden. Masyarakat luas pun akan kena dampaknya.
Rofiq menambahkan, pihaknya melihat dalam konteks tertentu ada keterlambatan kinerja kabinet dan kecenderungan tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden. "Ya dalam situasi yang sulit begini (akibat pandemi) diperlukan kreativitas para pembantu Presiden. Kalau dalam konteks ini pasti Presiden sudah punya penilaian terhadap kementerian mana yang perlu dilakukan rotasi," ujarnya. ( ).
"Kita mendukung dalam konteks ini dan ini reshuffle tentu domain Presiden, kalau Presiden melakukan reshuffle, Perindo mendukung secara penuh," jelasnya.
Lebih lanjut Rofiq mengatakan, dengan reshuffle itu diharapkan mendapatkan para pembantu presiden yang kredibel, punya daya inovasi dan kreativitas dalam menerjemahkan perintah Presiden.
Setelah isu reshuffle ini mencuat, Rofiq mengungkapkan Presiden Jokowi belum memanggil partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi. Bagi Rofiq, memberi masukan kepada Presiden tak harus menunggu Presiden mengumpulkan partai-partai koalisi yang selama ini mendukungnya.
"Ya tidak ada permintaan (soal masukan partai). Tapi partai kan juga punya hak untuk menyampaikan pendapat apa yang terbaik bagi bangsa ini ke depan."
"Kalau misalkan ada menteri yang sangat tidak efektif, tidak mampu menjabarkan visi misinya Presiden, tidak mampu menjalankan perintahnya Presiden maka dia harus diganti," ujarnya kepada SINDOnews, Sabtu (11/7/2020).
Rofiq mengatakan, kabinet yang tidak efektif dan akseleratif menjabarkan perintah Presiden dikhawatirkan bukan hanya merugikan Jokowi sebagai presiden. Masyarakat luas pun akan kena dampaknya.
Rofiq menambahkan, pihaknya melihat dalam konteks tertentu ada keterlambatan kinerja kabinet dan kecenderungan tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden. "Ya dalam situasi yang sulit begini (akibat pandemi) diperlukan kreativitas para pembantu Presiden. Kalau dalam konteks ini pasti Presiden sudah punya penilaian terhadap kementerian mana yang perlu dilakukan rotasi," ujarnya. ( ).
"Kita mendukung dalam konteks ini dan ini reshuffle tentu domain Presiden, kalau Presiden melakukan reshuffle, Perindo mendukung secara penuh," jelasnya.
Lebih lanjut Rofiq mengatakan, dengan reshuffle itu diharapkan mendapatkan para pembantu presiden yang kredibel, punya daya inovasi dan kreativitas dalam menerjemahkan perintah Presiden.
Setelah isu reshuffle ini mencuat, Rofiq mengungkapkan Presiden Jokowi belum memanggil partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi. Bagi Rofiq, memberi masukan kepada Presiden tak harus menunggu Presiden mengumpulkan partai-partai koalisi yang selama ini mendukungnya.
"Ya tidak ada permintaan (soal masukan partai). Tapi partai kan juga punya hak untuk menyampaikan pendapat apa yang terbaik bagi bangsa ini ke depan."
(zik)
tulis komentar anda