Mengenal Soemitro, Jenderal TNI Bintang Empat Mantan Prajurit PETA Bentukan Jepang
Sabtu, 17 Desember 2022 - 14:44 WIB
Pada akhir 1965, Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto yang tengah berupaya mengambil alih kekuasaan, kemudian menarik Soemitro ke Jakarta untuk menjadi stafnya. Penarikan ini sebagai strategi mendapatkan dukungan dari para perwira dari berbagai etnis. Soemitro dan Basuki Rahmat mewakili Provinsi Jawa Timur.
Ketegangan politik yang terjadi pada Maret 1996 mendorong Soeharto mengumpulkan perwira Angkatan Darat. Soeharto menyampaikan bahwa Presiden Soekarno perlu dipisahkan dengan sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam G30S/PKI. Dalam pertemuan itu diputuskan melakukan penangkapan terhadap menteri-menteri tersebut saat sidang pelantikan Kabinet Dwikora pada 11 Maret 1966. Sebagai pelaksananya adalah Resimen Parakommando Angkatan Darat (RPKAD).
Soemitro yang bertugas mencatat perintah kemudian meneruskannya kepada pasukan. Saat pasukan sudah mulai bergerak, salah satu staf pribadi Soeharto, Alamsyah Ratu Prawiranegara menelepon Soemitro untuk menarik pasukan karena Soeharto berubah pikiran. Namun perintah Soeharto itu terlambat, operasi sudah berjalan, Soemitro tak bisa menarik pasukan. Pergerakan ini kemudian yang mendasari Presiden Soekarno mengeluarkan Surat 11 Maret atau dikenal Supersemar.
Soemitro yang loyal kepada Soeharto kemudian ditugaskan kembali ke Jawa Timur menjadi Panglima Kodam VIII/Brawijaya pada pertengahan 1966. Bukan tugas mudah untuk mengamankan Jawa Timur mengingat wilayah ini merupakan provinsi asal Soekarno. Namun dengan kemampuan yang dimiliki, Soemitro berhasil menghilangkan sentimen pro Soekarno dalam komandonya.
Ketika Soeharto dilantik menjadi Plt Presiden RI pada 1967, Soemitro ditarik ke Jakarta. Dia ditempatkan menjadi Asisten Operasi Panglima Angkatan Darat. Karier Soemitro terus menanjak. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Staf Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Berdasarkan buku Soemitro dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib karya Ramadhan KH (1994), semrawutnya organisasi militer dan melemahnya kewibawaan tentara pasca peristiwa G30S/PKI, mendorong dilakukan reorganisasi pada 1969. Situasi ini mengantarkan Soemitro menduduki jabatan Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Wapangkopkamtib) yang memiliki tugas mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban.
Soemitro meraih pangkat jenderal penuh, empat bintang, pada 1970. Setahun kemudian dia juga mencapai puncak karier militernya, menjadi Panglima Kopkamtib merangkap Wakil Panglima ABRI. Jabatan Pangkopkamtib sangat prestisius karena memiliki kewenangan penuh atas keamanan dan ketertiban di Indonesia.
Kekuasaan Soemitro sangat luas meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lembaga ini berwenang melarang unjuk rasa, menangkap figur politik yang dianggap bermasalah, melarang diskusi dengan topik sensitif, dan melakukan sensor media massa. Soemitro pun menjadi orang nomor dua setelah Presiden Soeharto.
Kewenangan Kopkamtib kerap berbenturan dengan kepentingan-kepentingan kelompok kekuasaan lain yang dikoordinasi oleh Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, Ali Murtopo. Salah satunya terkait keinginan Soemitro memotong keterlibatan militer dalam politik, sementara Ali Murtopo berkehendak sebaliknya. Keduanya pun terlibat dalam persaingan di kancah perpolitikan Indonesia.
Soeharto sempat berupaya mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil. Pada akhir 1973, Soemitro malah seakan menjauhi pemerintah. Ia membiarkan kritik-kritik terhadap rezim Soeharto. Bahkan, Soemitro mulai mengunjungi kampus-kampus untuk terlibat dalam diskusi dengan mahasiswa. Dalam pidatonya, Soemitro menawarkan pola kepemimpinan nasional baru yang bisa dicapai ketika rakyat dan pemerintah terjalin komunikasi timbal balik. Pidato yang disampaikan pada November 1973 itu menjadi lampu hijau bagi mahasiswa dan oposisi untuk melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan nasional.
Namun atas langkahnya ini, Soemitro mengaku diperintah Soeharto. "Pak Harto cerita tentang keadaan kampus yang resah dan meminta agar saya menenangkan kampus-kampus itu. Saya jawab Bersedia, Pak. Tapi ijinkan saya pergi ke Pulau Buru dulu, lalu ke kampus di Jawa Timur (karena saya berasal dari Jawa Timur). Kalau saya berhasil di sana, baru saya akan ke kampus-kampus lainnya," kata Soemitro dalam buku Soemitro, dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib dikutip, Sabtu (17/12/2022).
Pola kepemimpinan nasional baru yang ditawarkan Soemitro nyatanya memunculkan gerakan mahasiswa di sejumlah kota. Para mahasiswa berdiskusi dan berunjuk rasa atas maraknya korupsi, kemiskinan, pengangguran, serta kenaikan harga bahan pokok. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penanaman modal asing yang tidak memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta pada 14 Januari 1974 dimanfaatkan mahasiswa dan kelompok kritis untuk menggelar protes. Namun pada 15 dan 16 Januari, unjuk rasa berubah rusuh dan menyebabkan 11 orang tewas, 300 luka-luka, dan 775 orang ditangkap. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Malari atau Malapetaka 15 Januari.
Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro berusaha menebus kesalahannya dengan memburu dan menindak Senat Mahasiswa Universitas Indonesia. Namun hal itu tidak bisa mengubah keadaan, ia dianggap bertanggung jawab atas unjuk rasa yang berujung kerusuhan tersebut. Tak lama setelah peristiwa Malari, Soemitro akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI.
Ketegangan politik yang terjadi pada Maret 1996 mendorong Soeharto mengumpulkan perwira Angkatan Darat. Soeharto menyampaikan bahwa Presiden Soekarno perlu dipisahkan dengan sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam G30S/PKI. Dalam pertemuan itu diputuskan melakukan penangkapan terhadap menteri-menteri tersebut saat sidang pelantikan Kabinet Dwikora pada 11 Maret 1966. Sebagai pelaksananya adalah Resimen Parakommando Angkatan Darat (RPKAD).
Soemitro yang bertugas mencatat perintah kemudian meneruskannya kepada pasukan. Saat pasukan sudah mulai bergerak, salah satu staf pribadi Soeharto, Alamsyah Ratu Prawiranegara menelepon Soemitro untuk menarik pasukan karena Soeharto berubah pikiran. Namun perintah Soeharto itu terlambat, operasi sudah berjalan, Soemitro tak bisa menarik pasukan. Pergerakan ini kemudian yang mendasari Presiden Soekarno mengeluarkan Surat 11 Maret atau dikenal Supersemar.
Soemitro yang loyal kepada Soeharto kemudian ditugaskan kembali ke Jawa Timur menjadi Panglima Kodam VIII/Brawijaya pada pertengahan 1966. Bukan tugas mudah untuk mengamankan Jawa Timur mengingat wilayah ini merupakan provinsi asal Soekarno. Namun dengan kemampuan yang dimiliki, Soemitro berhasil menghilangkan sentimen pro Soekarno dalam komandonya.
Ketika Soeharto dilantik menjadi Plt Presiden RI pada 1967, Soemitro ditarik ke Jakarta. Dia ditempatkan menjadi Asisten Operasi Panglima Angkatan Darat. Karier Soemitro terus menanjak. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Staf Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Berdasarkan buku Soemitro dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib karya Ramadhan KH (1994), semrawutnya organisasi militer dan melemahnya kewibawaan tentara pasca peristiwa G30S/PKI, mendorong dilakukan reorganisasi pada 1969. Situasi ini mengantarkan Soemitro menduduki jabatan Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Wapangkopkamtib) yang memiliki tugas mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban.
Soemitro meraih pangkat jenderal penuh, empat bintang, pada 1970. Setahun kemudian dia juga mencapai puncak karier militernya, menjadi Panglima Kopkamtib merangkap Wakil Panglima ABRI. Jabatan Pangkopkamtib sangat prestisius karena memiliki kewenangan penuh atas keamanan dan ketertiban di Indonesia.
Kekuasaan Soemitro sangat luas meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lembaga ini berwenang melarang unjuk rasa, menangkap figur politik yang dianggap bermasalah, melarang diskusi dengan topik sensitif, dan melakukan sensor media massa. Soemitro pun menjadi orang nomor dua setelah Presiden Soeharto.
Kewenangan Kopkamtib kerap berbenturan dengan kepentingan-kepentingan kelompok kekuasaan lain yang dikoordinasi oleh Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, Ali Murtopo. Salah satunya terkait keinginan Soemitro memotong keterlibatan militer dalam politik, sementara Ali Murtopo berkehendak sebaliknya. Keduanya pun terlibat dalam persaingan di kancah perpolitikan Indonesia.
Soeharto sempat berupaya mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil. Pada akhir 1973, Soemitro malah seakan menjauhi pemerintah. Ia membiarkan kritik-kritik terhadap rezim Soeharto. Bahkan, Soemitro mulai mengunjungi kampus-kampus untuk terlibat dalam diskusi dengan mahasiswa. Dalam pidatonya, Soemitro menawarkan pola kepemimpinan nasional baru yang bisa dicapai ketika rakyat dan pemerintah terjalin komunikasi timbal balik. Pidato yang disampaikan pada November 1973 itu menjadi lampu hijau bagi mahasiswa dan oposisi untuk melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan nasional.
Namun atas langkahnya ini, Soemitro mengaku diperintah Soeharto. "Pak Harto cerita tentang keadaan kampus yang resah dan meminta agar saya menenangkan kampus-kampus itu. Saya jawab Bersedia, Pak. Tapi ijinkan saya pergi ke Pulau Buru dulu, lalu ke kampus di Jawa Timur (karena saya berasal dari Jawa Timur). Kalau saya berhasil di sana, baru saya akan ke kampus-kampus lainnya," kata Soemitro dalam buku Soemitro, dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib dikutip, Sabtu (17/12/2022).
Pola kepemimpinan nasional baru yang ditawarkan Soemitro nyatanya memunculkan gerakan mahasiswa di sejumlah kota. Para mahasiswa berdiskusi dan berunjuk rasa atas maraknya korupsi, kemiskinan, pengangguran, serta kenaikan harga bahan pokok. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penanaman modal asing yang tidak memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta pada 14 Januari 1974 dimanfaatkan mahasiswa dan kelompok kritis untuk menggelar protes. Namun pada 15 dan 16 Januari, unjuk rasa berubah rusuh dan menyebabkan 11 orang tewas, 300 luka-luka, dan 775 orang ditangkap. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Malari atau Malapetaka 15 Januari.
Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro berusaha menebus kesalahannya dengan memburu dan menindak Senat Mahasiswa Universitas Indonesia. Namun hal itu tidak bisa mengubah keadaan, ia dianggap bertanggung jawab atas unjuk rasa yang berujung kerusuhan tersebut. Tak lama setelah peristiwa Malari, Soemitro akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Pangkopkamtib dan Wakil Panglima ABRI.
tulis komentar anda