Inflasi Melandai, Mendagri Apresiasi Koordinasi TPIP dan TIPD
Selasa, 06 Desember 2022 - 13:54 WIB
Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja semua pihak dalam menangani inflasi . Koordinasi yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan laju inflasi melandai.
Berdasarkan catatan Mendagri, pada November 2022 inflasi nasional berada di angka 5,42%. Angka ini lebih rendah dibanding Oktober 2022 yang masih berada di angka 5,71%. Capaian ini menempatkan Indonesia pada urutan terendah kedua negara G20 setelah Jepang dengan inflasi 3,70%.
"Kalau (negara) yang lain-lain sudah tinggi, 18 negara G20 baik Amerika, kemudian Eropa, semua (inflasinya) di atas angka kita," kata Tito saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Baca juga: Bupati Pasangkayu Alokasikan DAU untuk Pengendalian Inflasi Sebesar Rp2,4 Miliar
Tingkat inflasi secara nasional merupakan agregat kinerja dari tingkat pusat dan pemerintah daerah (pemda). Karena itu, Presiden ingin agar penanganan inflasi dilakukan seperti saat menangani pandemi, yakni dievaluasi setiap minggu. Dengan begitu, semua pihak tetap peduli dan fokus menangani inflasi.
"Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang/jasa itu akan langsung berdampak kepada rakyat, karena itulah perlu terus kita kendalikan," katanya.
Mendagri mengatakan, pihaknya konsisten menggelar Rakor Pengendalian Inflasi yang melibatkan stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan daerah dengan angka inflasi rendah dan daerah yang laju inflasinya tinggi.
"Yang tertinggi kita ingin tahu masalahnya apa, yang terendah juga masalahnya apa. Kita ingin menciptakan iklim kompetitif (antarkepala daerah)," katanya.
Hadir langsung dalam rakor tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, serta Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan.
Sementara hadir secara daring, antara lain Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Heryanto Syahputra, dan Wadirtipideksus Kombes Pol Helfi Assegaf.
Turut bergabung secara daring gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Berdasarkan catatan Mendagri, pada November 2022 inflasi nasional berada di angka 5,42%. Angka ini lebih rendah dibanding Oktober 2022 yang masih berada di angka 5,71%. Capaian ini menempatkan Indonesia pada urutan terendah kedua negara G20 setelah Jepang dengan inflasi 3,70%.
"Kalau (negara) yang lain-lain sudah tinggi, 18 negara G20 baik Amerika, kemudian Eropa, semua (inflasinya) di atas angka kita," kata Tito saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Baca juga: Bupati Pasangkayu Alokasikan DAU untuk Pengendalian Inflasi Sebesar Rp2,4 Miliar
Tingkat inflasi secara nasional merupakan agregat kinerja dari tingkat pusat dan pemerintah daerah (pemda). Karena itu, Presiden ingin agar penanganan inflasi dilakukan seperti saat menangani pandemi, yakni dievaluasi setiap minggu. Dengan begitu, semua pihak tetap peduli dan fokus menangani inflasi.
"Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang/jasa itu akan langsung berdampak kepada rakyat, karena itulah perlu terus kita kendalikan," katanya.
Mendagri mengatakan, pihaknya konsisten menggelar Rakor Pengendalian Inflasi yang melibatkan stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan daerah dengan angka inflasi rendah dan daerah yang laju inflasinya tinggi.
"Yang tertinggi kita ingin tahu masalahnya apa, yang terendah juga masalahnya apa. Kita ingin menciptakan iklim kompetitif (antarkepala daerah)," katanya.
Hadir langsung dalam rakor tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, serta Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan.
Sementara hadir secara daring, antara lain Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Heryanto Syahputra, dan Wadirtipideksus Kombes Pol Helfi Assegaf.
Turut bergabung secara daring gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
(abd)
tulis komentar anda