Komunitas Pelestari Budaya Bersama Pemerintah Bahas Pengajuan Kebaya ke UNESCO

JAKARTA - Komunitas Pelestari Kebaya yang tergabung dalam Timnas Hari Kebaya Nasional bersama sejumlah stakeholders membahas pengajuan kebaya sebagai warisan budaya takbenda ke UNESCO.

Berkolaborasi dengan PANDI, kegiatan yang diselenggarakan di Kantor DNet ISP, Jakarta Timur ini menghadirkan sejumlah perwakilan dari pemerintah yakni, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risek, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kemenko PMK dan Perwakilan dari UNESCO.

Anggota Wantimpres Putri Kuswisnu Wardani mengatakan, pada dasarnya semuanya ingin warisan kebudayaan kebaya lestari. Asalkan, semua bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar.



"Idealnya tentu kita maunya single nomination, akan tetapi semua pilihan itu tentunya kita dampingi. Kebetulan Malaysia yang sudah berinisiatif dan berembuk ke Negara Thailand, Singapura dan Brunei Darussalam. Kita enggak akan pernah tahu kalau kita enggak masuk ke dalam itu. Maka dari itu joint nomination juga perlu dipertimbangkan. Kalaupun masih belum mengerucut, masih ada waktu hingga 2023 untuk memutuskan," kata Putri, Kamis (1/12/2022).



Putri mengatakan, pertemuan antarkomunitas pelestari kebaya ini bukan kali pertama dan merupakan tindak lanjut dari beberapa diskusi yang telah dilakukan silam.



"Apa yang diingini oleh Indonesia? Dan strateginya seperti apa? Apakah kita mau ikut mendaftarkan (joint nomination)? Apakah kita melakukan sendiri (single nomination)? Semua kesempatan harus dipelajari seperti apa. Makanya kita mengundang pakar-pakar dari kementerian yang terkait, makanya kita kumpulkan mereka untuk meminta pendapatnya. Ini (diskusi) bagian dari proses," ungkap Putri.

Senada, Ketua Timnas Hari Kebaya Nasional Lana T Koentjoro menjelaskan, diskusi kali ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar komunitas pelestari kebaya sehingga mempunyai kesamaan visi misi dan bisa mengambil sikap akhir.