PPATK Larang Penarikan Uang di Rekening Brigadir J
Jum'at, 25 November 2022 - 17:06 WIB
Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) menghentikan sementara penarikan dana di rekening milik Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Siapa pun dilarang untuk menarik uang tersebut.
"PPATK meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi atas pendebetan atau penarikan terhadap rekening NY pada tanggal 18 Agustus 2022," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (25/11/2022).
Natsir tak menjelaskan secara detail berkaitan dengan apa penghentian sementara penarikan dana di rekening Brigadir J. Hanya ia menjelaskan PPATK berhak menghentikan seluruh ataupun sebagian transaksi yang dicurigai bagian dari tindak pidana.
Kewenangan itu, kata Natsir, tertuang dalam Pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam rangka melaksanakan fungsi analisis serta pemeriksaan PPATK. "PPATK berwenang meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana," katanya.
Natsir menjelaskan, PPATK tidak menghentikan seluruh aktivitas keuangan di rekening Brigadir J. Rekening Brigadir J masih bisa menerima transaksi kredit atau dana yang masuk.
Atas permintaan PPATK tersebut, penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan berita acara penghentian sementara transaksi kepada keluarga Brigadir J. "Paling lambat satu hari kerja setelah pelaksanaan penghentian sementara transaksi," katanya.
Baca juga: Pengacara Brigadir J Minta PPATK Periksa Rekening Seluruh Ajudan Ferdy Sambo
Dalam proses penghentian sementara transaksi, nilai nominal tertinggi pembekuan yang bisa dilakukan oleh pihak bank terhadap rekening yang dibekukan tidak dapat ditafsirkan sebagai nilai saldo dalam rekening tersebut.
"Setiap transaksi yang dilakukan di sistem perbankan akan tercatat dan dapat dilakukan penelusuran oleh PPATK, sehingga kebenaran setiap transaksi ataupun nilai saldonya dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
"PPATK meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi atas pendebetan atau penarikan terhadap rekening NY pada tanggal 18 Agustus 2022," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (25/11/2022).
Natsir tak menjelaskan secara detail berkaitan dengan apa penghentian sementara penarikan dana di rekening Brigadir J. Hanya ia menjelaskan PPATK berhak menghentikan seluruh ataupun sebagian transaksi yang dicurigai bagian dari tindak pidana.
Kewenangan itu, kata Natsir, tertuang dalam Pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam rangka melaksanakan fungsi analisis serta pemeriksaan PPATK. "PPATK berwenang meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana," katanya.
Natsir menjelaskan, PPATK tidak menghentikan seluruh aktivitas keuangan di rekening Brigadir J. Rekening Brigadir J masih bisa menerima transaksi kredit atau dana yang masuk.
Atas permintaan PPATK tersebut, penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan berita acara penghentian sementara transaksi kepada keluarga Brigadir J. "Paling lambat satu hari kerja setelah pelaksanaan penghentian sementara transaksi," katanya.
Baca juga: Pengacara Brigadir J Minta PPATK Periksa Rekening Seluruh Ajudan Ferdy Sambo
Dalam proses penghentian sementara transaksi, nilai nominal tertinggi pembekuan yang bisa dilakukan oleh pihak bank terhadap rekening yang dibekukan tidak dapat ditafsirkan sebagai nilai saldo dalam rekening tersebut.
"Setiap transaksi yang dilakukan di sistem perbankan akan tercatat dan dapat dilakukan penelusuran oleh PPATK, sehingga kebenaran setiap transaksi ataupun nilai saldonya dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
(abd)
tulis komentar anda