Anies Sebut KTT G20 Punya Peran dalam Menghadapi Krisis Iklim

Minggu, 13 November 2022 - 12:13 WIB
Anies Sebut KTT G20...
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan side event di KTT G20 dan B20, Sabtu (12/11/2022). Foto/Ist
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan salah satu side event di KTT G20 dan B20, Nusa Dua, Bali pada Sabtu (12/11/2022). Ia berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim.

Anies mengatakan, Presidensi G20 memiliki peran dalam menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim.

"Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional," kata Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Minggu (13/11/2022).

Baca juga: BIN Sebut Pengamanan KTT G20 Terus Dimatangkan

Anies pun membeberkan tiga prinsip yang selalu dipegang saat era kepemimpinannya. Mulai dari mengubah tradisi Car Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD), Kolaborasi hingga pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan.

"Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip yang selalu kita pegang; Pertama, selesaikan dari akar masalahnya mengubah kota yang tadinya car oriented development menjadi Transit Oriented Development," ucap Anies.

Baca juga: KTT G20 Jadi Momentum Pengembangan Mobil Listrik

Kedua kata Anies, kolaborasi adalah kunci; kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga. Ketiga, Evidence-based policy: pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan.

"Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa," jelasnya.

Lebih lanjut Eks Mendikbud RI itu juga menekankan, perlu adanya kemauan politik yang kuat guna menerjemahkan kebijakan menjadi aksi.

"Yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita," ucapnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!