Netralkan Isu Reshuffle Jokowi, Pratikno Mencoba Redam Manuver Menteri
Selasa, 07 Juli 2020 - 08:45 WIB
Mensesneg Pratikno. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan reshuffle kabinet tidak relevan lagi diwacanakan. Alasannya, menurut dia kinerja para menteri langsung membaik setelah disemprot Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun begitu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat wacana reshuffle kabinet di periode kedua Jokowi saat ini masih sangat mungkin terjadi. Terlebih, isu reshuffle digulirkan sendiri oleh Jokowi yang ”dibocorkan” sumber resmi istana melalui video.
"Jadi bantahan ini mengemuka untuk meredam kegaduhan sekaligus kegusaran para menteri agar tidak bermanuver, dan tetap fokus pada kinerja," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (7/7/2020).
(Baca: Jokowi Ancam Ganti Menteri, Pratikno: Kinerja Kabinet Membaik Ngapain Di-Reshuflle)
Dedi mengaku yakin Presiden Jokowi akan tetap merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Sasarannya terutama menteri-menteri yang tidak memiliki dukungan partai politik. Supaya aman, sang menteri tentu harus bekerja lebih ekstra lagi mengemukakan prestasinya, setidak-tidaknya bisa mendapat dukungan publik.
"Tokoh potensial di-reshuffle bisa dari dua unsur, mereka yang tidak berafiliasi parpol, dan tokoh senior dari parpol yang kerap membikin kegaduhan, sekaligus minim kinerja positif," ujar dia.
Dedi melanjutkan, merujuk pada aktivitas kementerian yang dianggap melandai dan, tidak berlebihan jika pergantian itu menyasar pada Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agama, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.
(Baca: Reshuffle Kabinet Wujud Kegagalan Partai Politik Kawal Pemerintahan)
Sementara kinerja menteri yang dianggap cukup baik dan berpotensj dipertahankan seperti Mendagri, Menpar, Menristek, MenPUPR dan Menlu.
"Beberapa kementerian lain rasanya belum terlihat benar baik buruknya, bisa saja diberi kesempatan hingga terlihat benar aktifitasnya. Asumsi ini mendasar pada hasil survei IPO periode 8-25 Juni lalu," tandasnya.
Meskipun begitu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat wacana reshuffle kabinet di periode kedua Jokowi saat ini masih sangat mungkin terjadi. Terlebih, isu reshuffle digulirkan sendiri oleh Jokowi yang ”dibocorkan” sumber resmi istana melalui video.
"Jadi bantahan ini mengemuka untuk meredam kegaduhan sekaligus kegusaran para menteri agar tidak bermanuver, dan tetap fokus pada kinerja," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (7/7/2020).
(Baca: Jokowi Ancam Ganti Menteri, Pratikno: Kinerja Kabinet Membaik Ngapain Di-Reshuflle)
Dedi mengaku yakin Presiden Jokowi akan tetap merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Sasarannya terutama menteri-menteri yang tidak memiliki dukungan partai politik. Supaya aman, sang menteri tentu harus bekerja lebih ekstra lagi mengemukakan prestasinya, setidak-tidaknya bisa mendapat dukungan publik.
"Tokoh potensial di-reshuffle bisa dari dua unsur, mereka yang tidak berafiliasi parpol, dan tokoh senior dari parpol yang kerap membikin kegaduhan, sekaligus minim kinerja positif," ujar dia.
Dedi melanjutkan, merujuk pada aktivitas kementerian yang dianggap melandai dan, tidak berlebihan jika pergantian itu menyasar pada Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agama, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.
(Baca: Reshuffle Kabinet Wujud Kegagalan Partai Politik Kawal Pemerintahan)
Sementara kinerja menteri yang dianggap cukup baik dan berpotensj dipertahankan seperti Mendagri, Menpar, Menristek, MenPUPR dan Menlu.
"Beberapa kementerian lain rasanya belum terlihat benar baik buruknya, bisa saja diberi kesempatan hingga terlihat benar aktifitasnya. Asumsi ini mendasar pada hasil survei IPO periode 8-25 Juni lalu," tandasnya.
(muh)
tulis komentar anda