Diberi Sanksi, Ganjar Pranowo Justru Diyakini Bakal Jadi Capres 2024 PDIP

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo diberi sanksi PDIP. Ganjar disanksi lantaran pernyataannya siap menjadi capres 2024, sedangkan FX Hadi diberi sanksi berat karena menyatakan dukungan terhadap Ganjar.

Apakah ini berarti peluang Ganjar maju lewat PDIP makin tipis? Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat sebaliknya. Menurut dia, sanksi kepada Ganjar dan pendukungnya adalah strategi politik.

Adib mengatakan sikap PDIP terhadap Ganjar dan pendukungnya serupa pegas dalam passing power politik. Sanksi tersebut diberikan justru dengan harapan untuk dapat melihat kenaikan elektabilitas Ganjar.





"Istilah Ganjar digencet abis tapi sebenarnya tujuannya untuk mengatrol dia lebih tinggi saya meyakini analisisi ini ya sama dengan 201. Bu Mega saya katakan negarawan karena legowo mencapreskan Jokowi dan dinilai berhasil dua kali menang, Bu Mega saya yakin akan mengulangi kisah itu," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (27/10/2022).

Di sisi lain, menurut Adib Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah mencoba solidaritas para kader. "Pertama hanya cek solidaritas internal. Kedua bahwa di balik semua faksi di PDIP coal capres. Bu Mega-lah yang punya peran sentral di sana," ucapnya.

Adib pun meyakini bahwa PDIP bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024. Meskipun, yang santer saat ini Puan Maharani yang akan maju. "Bu Mega mau berspekulasi memberikan seorang Puan dengan resiko, PDIP tidak hattrick pemilu saya kira terlalu berisiko kalo Bu Mega ambil itu," katanya.

Apabila Ganjar yang maju, maka diprediksi PDIP akan mengulang kisah memenangkan Pemilu dua periode. "Saya yakin Bu Mega akan ulangi kisah Jokowi di 2014 , karena saya lihat adalah ketika solidaritas internal PDIP ini sudah di ketemukan formulanya PR-nya satu, mencari koalisi, mencari konfigurasi politik untuk usung Ganjar," jelasnya.

Selain Ganjar dan pendukungnya, PDIP juga memberi sanksi kader mereka di Senayan yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Puan Maharani. Mereka membentuk barisan pendukung dengan nama Dewan Kolonel.

Mereka adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. Puan sendiri tidak ikut disanksi kendati mengaku senang mendapat dukungan Dewan Kolonel.