Fraksi PKS di DPR Tolak Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi, Ini Alasannya
Selasa, 23 Agustus 2022 - 07:50 WIB
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dengan alasan subsidi energi BBM sudah lebih dari Rp500 triliun. Foto/Dok
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dengan alasan subsidi energi BBM sudah lebih dari Rp500 triliun. Pandangan ini ditegaskan oleh Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Sukamta.
"Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM tahun 2022 sudah mencapai Rp500 trilliun itu tidak benar. Subsidi energi tahun 2022 sebesar Rp208,9 triliun itupun terdiri dari subsidi BBM dan LPG pertamina 149,4 T serta subsidi listrik 59,6 triliun. Pemerintah seharusnya jujur, bukan membuat framing utang," ujar Sukamta, Senin (22/8/2022).
Ia mengaku miris melihat kompensasi yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagian besar untuk membayar utang BUMN tersebut dan untuk menanggung beban umum dan administrasi perusajaan termasuk membayar gaji-gaji direktur, komisaris dan manajemen.
"Pertamina saja beban umumnya sangat besar mencapai Rp29 trilliun pada tahun 2021. Tahun 2022 angkanya kemungkinan tidak akan berbeda jauh," kata dia.
Ia melihat, pemerintah membuat pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN dibayar oleh rakyat.
"Dalihnya terlalu banyak subsidi BBM yang mencapai Rp500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN," tuturnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, PKS kata Sukamta menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) ini ibarat bom waktu namun pemerintah tidak siap menghadapinya. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan kebijakan paling mudah," terang Sukamta.
"Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM tahun 2022 sudah mencapai Rp500 trilliun itu tidak benar. Subsidi energi tahun 2022 sebesar Rp208,9 triliun itupun terdiri dari subsidi BBM dan LPG pertamina 149,4 T serta subsidi listrik 59,6 triliun. Pemerintah seharusnya jujur, bukan membuat framing utang," ujar Sukamta, Senin (22/8/2022).
Ia mengaku miris melihat kompensasi yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagian besar untuk membayar utang BUMN tersebut dan untuk menanggung beban umum dan administrasi perusajaan termasuk membayar gaji-gaji direktur, komisaris dan manajemen.
"Pertamina saja beban umumnya sangat besar mencapai Rp29 trilliun pada tahun 2021. Tahun 2022 angkanya kemungkinan tidak akan berbeda jauh," kata dia.
Ia melihat, pemerintah membuat pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN dibayar oleh rakyat.
"Dalihnya terlalu banyak subsidi BBM yang mencapai Rp500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN," tuturnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, PKS kata Sukamta menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) ini ibarat bom waktu namun pemerintah tidak siap menghadapinya. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan kebijakan paling mudah," terang Sukamta.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda