Puan Maharani: Ketahanan Nasional di Sektor Kesehatan Perlu Ditingkatkan
Selasa, 30 Juni 2020 - 14:45 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan, pandemi Covid-19 di Indonesia telah menguji sistem kesehatan nasional. Puan menilai, penanganannya masih perlu ditingkatan secara signifikan.
Hal itu disampaikan Puan saat menjadi Keynote Speaker Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, Selasa (30/6/2020). Webinar kali ini mengangkat tema 'Politik Kesehatan Berdikari',
"Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan bahwa ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan," kata Puan.
Puan mengatakan, sistem kesehatan yang harus dikuatkan kepada pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Menurutnya, asupan gizi yang baik sudah dimulai sejak dalam 1.000 hari kehidupan, yaitu mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat. ( ).
"Pandemi Covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya Covid-19," kata Ketua DPR ini.
Puan menyatakan, karena saat ini berada di tengah ancaman Covid-19, harus ada sejumlah hal dilakukan. Pertama, masyarakat disarankan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker. "Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah," katanya.
Kedua, politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Maka, perlu memperkuat formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, plus industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan.
Ketiga, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini, jaminan kesehatan nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan dan diharapkan alokasi anggaran kesehatan tepat sasaran dan tepat manfaat.
Keempat, memperkuat kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional dalam memenuhi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
Puan mengaku bersyukur, di tengah pandemi, sejumlah universitas telah berinovasi membuat ventilator portabel sendiri. Ke depan, Pemerintah harus membangun kekuatan industri di bidang kesehatan melibatkan BUMN dan swasta. "Ini dalam memenuhi kebutuhan nasional," ujarnya. ( ).
Dalam kesempatan ini, Puan berjanji menjalankan tugas konsitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian yang sangat besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan. Melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN. "Khususnya untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Puan.
Selain Puan, hadir dalam webinar antara lain Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menkes Letjen (Purn) DR dr Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
Hal itu disampaikan Puan saat menjadi Keynote Speaker Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, Selasa (30/6/2020). Webinar kali ini mengangkat tema 'Politik Kesehatan Berdikari',
"Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan bahwa ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan," kata Puan.
Puan mengatakan, sistem kesehatan yang harus dikuatkan kepada pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Menurutnya, asupan gizi yang baik sudah dimulai sejak dalam 1.000 hari kehidupan, yaitu mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat. ( ).
"Pandemi Covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya Covid-19," kata Ketua DPR ini.
Puan menyatakan, karena saat ini berada di tengah ancaman Covid-19, harus ada sejumlah hal dilakukan. Pertama, masyarakat disarankan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker. "Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah," katanya.
Kedua, politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Maka, perlu memperkuat formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, plus industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan.
Ketiga, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini, jaminan kesehatan nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan dan diharapkan alokasi anggaran kesehatan tepat sasaran dan tepat manfaat.
Keempat, memperkuat kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional dalam memenuhi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
Puan mengaku bersyukur, di tengah pandemi, sejumlah universitas telah berinovasi membuat ventilator portabel sendiri. Ke depan, Pemerintah harus membangun kekuatan industri di bidang kesehatan melibatkan BUMN dan swasta. "Ini dalam memenuhi kebutuhan nasional," ujarnya. ( ).
Dalam kesempatan ini, Puan berjanji menjalankan tugas konsitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian yang sangat besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan. Melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN. "Khususnya untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Puan.
Selain Puan, hadir dalam webinar antara lain Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menkes Letjen (Purn) DR dr Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda