Pengamat Sebut Sudah Enggak Zaman Menteri Diceramahi Pakai Marah-marah
Selasa, 30 Juni 2020 - 10:23 WIB
Kemarahan Presiden Jokowi kepada para pembantunya dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020 terus mendapatkan kritikan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020 terus mendapatkan kritikan.
Menurut Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang dipertontonkan Presiden Jokowi itu seperti pengakuan kegagalannya memimpin. "Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan, pada saat yang sama sebetulnya Presiden mengonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memerintah atau memimpin lewat kinerja menterinya yang inkompeten," ujar Pangi kepada SINDOnews, Selasa (30/6/2020).
Di sisi lain, kata dia, kemarahan pejabat di ruang publik seringkali dijadikan sebagai alat politik. "Ini adalah kesempatan bagi Jokowi untuk terus memposisikan dirinya terlihat cuci tangan bersih, sementara pihak yang paling layak disalahkan atas ketidakmampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai Presiden," ujarnya. (Baca juga: Analis Politik ke Jokowi: Tak Cukup Menegur, jika Perlu Reshuffle Menteri)
Menurut Pangi, langkah tersebut bagian dari strategi menggeser perhatian publik, yang tadinya kinerja pemerintah yang buruk tertuju atau fokus pada kelemahan strong leadership seorang Presiden. "Setelah pidato Presiden dengan judul lagu lama jengkel tersebut, kini kelemahan serta kegagalan pemerintahan mulai bergeser ke pembantu Presiden, akibat ulah menterinya yang amburadul. Harapannya desain tekanan publik dari awalnya mempersalahkan Presiden bergeser menyalahkan menteri," imbuhnya.
Menurut Pangi, hal tersebut merupakan bagian dari lagu lama, kaset usang, sebagai Presiden dengan kinerja buruk dan berupaya menempatkan diri sebagai pahlawan yang memperjuangkan demi kepentingan 267 juta rakyat Indonesia, dengan memarahi dan membentak-bentak menterinya di panggung depan. "Terkait kelemahan pemerintah Presiden Jokowi, item key performance indikator kegagalan Jokowi di tengah pandemi yaitu masalah Bansos, masalah ketenagakerjaan, masalah sosial masyarakat (issue Pancasila vs PKI), dan masalah pengendalian penularan Covid19," katanya. (Baca juga; Ketegasan Jokowi Dibutuhkan untuk Reshuffle Tanpa Gangguan Parpol)
Maka itu, Pangi mengatakan, ketimbang marah-marah di depan para menteri, jauh lebih berkelas Presiden Jokowi melakukan reshuffle senyap berbasis kinerja, bukan lagi waktunya reshuffle berbasis bagi-bagi kue kekuasaan. Tetapi, lanjut dia, reshuffle wajib berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, bukan penilaian berdasarkan like or dislike, asumsi, pikiran liar, berdasarkan penilaian klaim semata.
"Problemnya, siapa yang menilai kinerja menteri? Institusi resmi yang independen yang mana? Seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan ‘inner circle’ orang kepercayaan? Atau presiden menilai pakai dukun atas kinerja menterinya? Alat ukurnya berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie," ungkapnya.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi mesti tidak usah marah-marah, menguliti menteri di depan publik, sebab hal itu sama saja buka aibnya sendiri, sama saja ketidakmampuan Presiden sendiri dipertontonkan. "Jauh lebih baik atau terhormat langsung saja reshuffle tanpa bising di ruang panggung publik, Presiden ceramah, ngomel di depan menteri sudah enggak menarik lagi dipertontonkan, sudah enggak zamannya menteri diceramahi pakai marah-marah segala," ucapnya.
Menurut Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang dipertontonkan Presiden Jokowi itu seperti pengakuan kegagalannya memimpin. "Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan, pada saat yang sama sebetulnya Presiden mengonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memerintah atau memimpin lewat kinerja menterinya yang inkompeten," ujar Pangi kepada SINDOnews, Selasa (30/6/2020).
Di sisi lain, kata dia, kemarahan pejabat di ruang publik seringkali dijadikan sebagai alat politik. "Ini adalah kesempatan bagi Jokowi untuk terus memposisikan dirinya terlihat cuci tangan bersih, sementara pihak yang paling layak disalahkan atas ketidakmampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai Presiden," ujarnya. (Baca juga: Analis Politik ke Jokowi: Tak Cukup Menegur, jika Perlu Reshuffle Menteri)
Menurut Pangi, langkah tersebut bagian dari strategi menggeser perhatian publik, yang tadinya kinerja pemerintah yang buruk tertuju atau fokus pada kelemahan strong leadership seorang Presiden. "Setelah pidato Presiden dengan judul lagu lama jengkel tersebut, kini kelemahan serta kegagalan pemerintahan mulai bergeser ke pembantu Presiden, akibat ulah menterinya yang amburadul. Harapannya desain tekanan publik dari awalnya mempersalahkan Presiden bergeser menyalahkan menteri," imbuhnya.
Menurut Pangi, hal tersebut merupakan bagian dari lagu lama, kaset usang, sebagai Presiden dengan kinerja buruk dan berupaya menempatkan diri sebagai pahlawan yang memperjuangkan demi kepentingan 267 juta rakyat Indonesia, dengan memarahi dan membentak-bentak menterinya di panggung depan. "Terkait kelemahan pemerintah Presiden Jokowi, item key performance indikator kegagalan Jokowi di tengah pandemi yaitu masalah Bansos, masalah ketenagakerjaan, masalah sosial masyarakat (issue Pancasila vs PKI), dan masalah pengendalian penularan Covid19," katanya. (Baca juga; Ketegasan Jokowi Dibutuhkan untuk Reshuffle Tanpa Gangguan Parpol)
Maka itu, Pangi mengatakan, ketimbang marah-marah di depan para menteri, jauh lebih berkelas Presiden Jokowi melakukan reshuffle senyap berbasis kinerja, bukan lagi waktunya reshuffle berbasis bagi-bagi kue kekuasaan. Tetapi, lanjut dia, reshuffle wajib berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, bukan penilaian berdasarkan like or dislike, asumsi, pikiran liar, berdasarkan penilaian klaim semata.
"Problemnya, siapa yang menilai kinerja menteri? Institusi resmi yang independen yang mana? Seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan ‘inner circle’ orang kepercayaan? Atau presiden menilai pakai dukun atas kinerja menterinya? Alat ukurnya berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie," ungkapnya.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi mesti tidak usah marah-marah, menguliti menteri di depan publik, sebab hal itu sama saja buka aibnya sendiri, sama saja ketidakmampuan Presiden sendiri dipertontonkan. "Jauh lebih baik atau terhormat langsung saja reshuffle tanpa bising di ruang panggung publik, Presiden ceramah, ngomel di depan menteri sudah enggak menarik lagi dipertontonkan, sudah enggak zamannya menteri diceramahi pakai marah-marah segala," ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda