Pendekatan Jokowi ke Papua Harus Ditopang dengan Iklim Demokrasi

"Persoalan serius yang harus menjadi perhatian Bersama, adalah UU Otonomi khusus. Harus dibahas kembali sehingga tidak menimbulkan polemik, tapi memberikan regulasi yang berpihak," kata Siliwanus.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding melihat persoalan yang dihadapi Papua harus dilihat dari aspek atau pendekatan kesejarahan dan kebudayaan yang terjadi di sana. Menurutnya, Papua sejak lama telah menginginkan kehidupan yang damai. Hanya, isu-isu tentang HAM dan diskriminasi kerap dipropandakan oleh aktivis dari organisasi Papua merdeka. "Persepsi ini mulai diotak-atik oleh kalangan aktivis," katanya.

Karding menuturkan, bicara proses diplomasi yang pernah ada di Papua, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dianggap sebagai tokoh yang melakukan pendekatan kebudayaan dan persuasif. Sehingga, peran Gus Dur ini diteruskan oleh pemerintahan berikutnya, termasuk yang dilakukan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama.

Menurutnya, di era Jokowi, pemerintah sangat serius menyelesaikan masalah Papua secara tuntas. Secara simbolik, disebutnya ada perhatian serius terhadap Papua. Dalam hal ini, pemerintah dianggap massif melakukan percepatan konektivitas di Papua, mulai dari jalur darat, laut dan udara. Termasuk kebijakan BBM satu harga.

"Political will Jokowi cukup luar biasa, ditambah ada perhatian serius. Adanya UU Otsus adalah bagian dari kompromi politik pemerintah terhadap Papua," katanya.