Soal Reshuffle, PDIP Yakin Presiden Punya Pertimbangan Politik dan Strategis

Terkait dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliary Batubara yang menjadi sorotan karena carut-marut dana bantuan sosial (bansos), menurut Arif, bansos yang tidak tepat sasaran karena datanya harus dibereskan. Sementara, datanya berasal dari daerah dan data itu banyak yang tidak beres. Artinya, pemerintah pusat dalam hal ini Mensos tidak mendata sendiri.

Begitu juga dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mendapatkan teguran keras dari Komisi II DPR terkait ketidakhadiran di pembahasan Perppu 2/2020 tentang Pilkada, Arif menegaskan bahwa itu soal rapat saja, dan tidak berkaitan dengan reshuffle.

"Lho, itu kan urusan itu, urusan rapat aja, nggak ada urusannya dengan reshuffle, nggak usah dikait-kaitkan," pinta Arif.

Namun demikian, Arif menegaskan bahwa PDIP sudah meminta kepada menteri-menterinya untuk bekerja keras. Soal penilaian menteri, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Pihaknya meyakini bahwa presiden punya pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya menyangkut kinerja tetapi juga pertimbangan politik dan strategis lainnya.

"Tentu presiden punya pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya soal pertimbangan kinerja tetapi juga pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan strategis yang lain, kita kembalikan kepada presiden. Tapi perintahnya kalau menteri dari PDIP ya kerja keras, fokus, terutama terkait pandemi Covid-19 dan mampu beradaptasi dengan new normal ini," pungkasnya.