BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara
Jum'at, 05 Agustus 2022 - 23:30 WIB
Sekretaris BNPP Restuardy Daud saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perbatasan Negara. Foto: Istimewa
JAKARTA - Pelambatan ekonomi dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina berdampak pada kegiatan pembangunan, termasuk di kawasan perbatasan . Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupaya melakukan percepatan pembangunan yang terkendala sejak 2019.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, untuk mengonsolidasikan kinerja pengelolaan perbatasan negara, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perbatasan Negara pada Kamis (4/8/2022) di Jakarta. Rapat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas dan mengoptimalkan kinerja program pengelolaan perbatasan negara yang dimandatkan kepada kementerian/embaga, hingga Semester I Tahun 2022.
"Rakordal ini perlu kita lakukan karena urgensi tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif dari segi hasil, efisien dari aspek pengelolaan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kinerja program program terkait pengalolan perbatasan, yang selama ini kita lakukan dalam 2 bentuk, yakni pengendalian dan evaluasi," kata Restuardy dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/8/2022).
Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, BNPP Dorong Wilayah Perbatasan Jadi Pusat Ekonomi
Restuardy menjelaskan, pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu prioritas dari 9 kebijakan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara. Selain itu dalam pelaksanaan APBN, BNPP diminta untuk tidak hanya 'sent', yaitu menyusun perencanaan kegiatan pembangunan di perbatasan, tetapi hasil dari kegiataan yang dilakukan harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya di perbatasan, atau 'delivery'.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, untuk mengonsolidasikan kinerja pengelolaan perbatasan negara, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perbatasan Negara pada Kamis (4/8/2022) di Jakarta. Rapat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas dan mengoptimalkan kinerja program pengelolaan perbatasan negara yang dimandatkan kepada kementerian/embaga, hingga Semester I Tahun 2022.
"Rakordal ini perlu kita lakukan karena urgensi tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif dari segi hasil, efisien dari aspek pengelolaan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kinerja program program terkait pengalolan perbatasan, yang selama ini kita lakukan dalam 2 bentuk, yakni pengendalian dan evaluasi," kata Restuardy dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/8/2022).
Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, BNPP Dorong Wilayah Perbatasan Jadi Pusat Ekonomi
Restuardy menjelaskan, pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu prioritas dari 9 kebijakan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara. Selain itu dalam pelaksanaan APBN, BNPP diminta untuk tidak hanya 'sent', yaitu menyusun perencanaan kegiatan pembangunan di perbatasan, tetapi hasil dari kegiataan yang dilakukan harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya di perbatasan, atau 'delivery'.
Lihat Juga :