BNPP Konsolidasikan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Negara
Jum'at, 05 Agustus 2022 - 23:30 WIB
Sekretaris BNPP Restuardy Daud saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perbatasan Negara. Foto: Istimewa
JAKARTA - Pelambatan ekonomi dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina berdampak pada kegiatan pembangunan, termasuk di kawasan perbatasan . Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupaya melakukan percepatan pembangunan yang terkendala sejak 2019.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, untuk mengonsolidasikan kinerja pengelolaan perbatasan negara, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perbatasan Negara pada Kamis (4/8/2022) di Jakarta. Rapat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas dan mengoptimalkan kinerja program pengelolaan perbatasan negara yang dimandatkan kepada kementerian/embaga, hingga Semester I Tahun 2022.
"Rakordal ini perlu kita lakukan karena urgensi tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif dari segi hasil, efisien dari aspek pengelolaan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kinerja program program terkait pengalolan perbatasan, yang selama ini kita lakukan dalam 2 bentuk, yakni pengendalian dan evaluasi," kata Restuardy dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/8/2022).
Restuardy menjelaskan, pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu prioritas dari 9 kebijakan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara. Selain itu dalam pelaksanaan APBN, BNPP diminta untuk tidak hanya 'sent', yaitu menyusun perencanaan kegiatan pembangunan di perbatasan, tetapi hasil dari kegiataan yang dilakukan harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya di perbatasan, atau 'delivery'.
Pengelolaan perbatasan negara dilakukan melalui 4 pendekataan. Ada 4 problem fokus berupa isu yang dikelola, pertama terkait dengan pengelolaan batas wilayah, kedua terkait pengelolaan lintas batas, ketiga terkait pembangunan kawasan perbatasan, dan keempat tata kelolanya.
"Keempat isu tersebut diterjemahkan kedalam tataran kebijakan, selanjutnya strategi dan pelaksanaannya," katanya.
Restuardy menerangkan, untuk pengelolaan batas wilayah, penekanannya adalah bagaimana batas wilayah negara ini ditetapkan dan ditegaskan. Kemudian yang kedua memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Selanjutnya penegakan hukum dikuti kesadaran politik warga negara di sepanjang perbatasan.
Kemudian dalam konteks lintas batas, yang didorong adalah pelayanan lintas batas negara. BNPP mendorong tidak hanya dalam konteks tertib, aman, dan maju, tapi juga bagaimana menjaga dan membangun hubungan yang harmonis dengan negara tetangga. "Kita perlu membangun branding perbatasan terkait hal itu," katanya.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, untuk mengonsolidasikan kinerja pengelolaan perbatasan negara, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perbatasan Negara pada Kamis (4/8/2022) di Jakarta. Rapat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas dan mengoptimalkan kinerja program pengelolaan perbatasan negara yang dimandatkan kepada kementerian/embaga, hingga Semester I Tahun 2022.
"Rakordal ini perlu kita lakukan karena urgensi tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif dari segi hasil, efisien dari aspek pengelolaan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kinerja program program terkait pengalolan perbatasan, yang selama ini kita lakukan dalam 2 bentuk, yakni pengendalian dan evaluasi," kata Restuardy dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/8/2022).
Baca Juga
Restuardy menjelaskan, pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu prioritas dari 9 kebijakan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara. Selain itu dalam pelaksanaan APBN, BNPP diminta untuk tidak hanya 'sent', yaitu menyusun perencanaan kegiatan pembangunan di perbatasan, tetapi hasil dari kegiataan yang dilakukan harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya di perbatasan, atau 'delivery'.
Pengelolaan perbatasan negara dilakukan melalui 4 pendekataan. Ada 4 problem fokus berupa isu yang dikelola, pertama terkait dengan pengelolaan batas wilayah, kedua terkait pengelolaan lintas batas, ketiga terkait pembangunan kawasan perbatasan, dan keempat tata kelolanya.
"Keempat isu tersebut diterjemahkan kedalam tataran kebijakan, selanjutnya strategi dan pelaksanaannya," katanya.
Restuardy menerangkan, untuk pengelolaan batas wilayah, penekanannya adalah bagaimana batas wilayah negara ini ditetapkan dan ditegaskan. Kemudian yang kedua memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Selanjutnya penegakan hukum dikuti kesadaran politik warga negara di sepanjang perbatasan.
Kemudian dalam konteks lintas batas, yang didorong adalah pelayanan lintas batas negara. BNPP mendorong tidak hanya dalam konteks tertib, aman, dan maju, tapi juga bagaimana menjaga dan membangun hubungan yang harmonis dengan negara tetangga. "Kita perlu membangun branding perbatasan terkait hal itu," katanya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda