Demokrat: Reshuffle Kabinet Lebih Penting, Hentikan RUU HIP
Senin, 29 Juni 2020 - 10:26 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Dalam video yang diunggah Biro Pers Setpres, Minggu (28/6) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan kinerja para menterinya dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya, bahkan Jokowi juga mengancam akan melakukan reshuffle kabinet .
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan melihat isu reshuffle kabinet akibat kinerja para pembantu Jokowi yang biasa-biasa saja lebih menarik ketimbang polemik Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Reshuffle lebih menarik daripada HIP, ini menandakan persoalan dampak pandemi lebih utama ketimbang masalah RUU HIP,” kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini kepada wartawan, Senin (29/6/2020).
(Baca: Reshuffle Kabinet Mencuat, IPW Sarankan Jokowi Ganti 11 Menteri Ini)
Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR ini menilai, sikap presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang dilanda banyak persoalan akibat wabah Covid-19. Sehingga, isu reshuffle itu muncul di usia kabinet Jokowi-Maruf Amin yang belum genap 1 tahun.
Karena faktanya, lanjut Irwan, pandemi global ini berdampak pada sejumlah sektor, baik itu kesehatan sampai dengan perekonomian.
“Sikap Presiden itu menyiratkan adanya situasi pemerintah kekinian sedang menghadapi banyak persoalan, terutama wabah virus corona, Covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian,” ujarnya.
(Baca: Prediksi SPIN: Terawan, Juliari, dan Teten Bakal Tergusur)
Legislator asal Kalimantan Timur ini melanjutkan, karena penanganan dampak pandemi Covid-19 lebih penting saat ini seyogyanya, pembahasan RUU HIP ini dihentikan DPR dan pemerintah, bukan hanya ditunda dengan dalih mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Jadi harus dihentikan. Bukan ditunda,” tegas Irwan.
Sebab, kata Irwan, persoalan dampak pandemi merupakan masalah fundamental yang jelas-jelas bisa membuat bahaya kondisi bangsa Indonesia saat ini, di antaranya masalah ekonomi bangsa yang terancam rontok akibat pandemi Covid-19.
“Harusnya pemerintah dan semua elemen warga bangsa terfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan melihat isu reshuffle kabinet akibat kinerja para pembantu Jokowi yang biasa-biasa saja lebih menarik ketimbang polemik Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Reshuffle lebih menarik daripada HIP, ini menandakan persoalan dampak pandemi lebih utama ketimbang masalah RUU HIP,” kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini kepada wartawan, Senin (29/6/2020).
(Baca: Reshuffle Kabinet Mencuat, IPW Sarankan Jokowi Ganti 11 Menteri Ini)
Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR ini menilai, sikap presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang dilanda banyak persoalan akibat wabah Covid-19. Sehingga, isu reshuffle itu muncul di usia kabinet Jokowi-Maruf Amin yang belum genap 1 tahun.
Karena faktanya, lanjut Irwan, pandemi global ini berdampak pada sejumlah sektor, baik itu kesehatan sampai dengan perekonomian.
“Sikap Presiden itu menyiratkan adanya situasi pemerintah kekinian sedang menghadapi banyak persoalan, terutama wabah virus corona, Covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian,” ujarnya.
(Baca: Prediksi SPIN: Terawan, Juliari, dan Teten Bakal Tergusur)
Legislator asal Kalimantan Timur ini melanjutkan, karena penanganan dampak pandemi Covid-19 lebih penting saat ini seyogyanya, pembahasan RUU HIP ini dihentikan DPR dan pemerintah, bukan hanya ditunda dengan dalih mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Jadi harus dihentikan. Bukan ditunda,” tegas Irwan.
Sebab, kata Irwan, persoalan dampak pandemi merupakan masalah fundamental yang jelas-jelas bisa membuat bahaya kondisi bangsa Indonesia saat ini, di antaranya masalah ekonomi bangsa yang terancam rontok akibat pandemi Covid-19.
“Harusnya pemerintah dan semua elemen warga bangsa terfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(muh)
tulis komentar anda