PKS Minta Dukungan Gugat Presidential Threshold, Ini Respons Muhammadiyah

JAKARTA - Dalam kunjungannya ke Gedung Dakwah Muhammadiyah , Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama jajarannya memohon doa dan dukungan atas judicial review soal presidential threshold.

Seperti diketahui, PKS menggugat ambang batas pencapresan 20 persen dalam UU Pemilu di MK. PKS menginginkan agar angka tersebut diturunkan menjadi 7-9 persen.

"Itu bagian aja. Yang lebih fokus kami banyak menerima nasihat dan masukan dari PP Muhammadiyah yang disampaikan oleh Buya Anwar," kata Syaikhu di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jumat (29/7/2022).



Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan secara pribadi menginginkan presidential threshold turun menjadi 0 persen. Dengan begitu, calon-calon yang diusung akan langsung dipilih oleh rakyat.



"Tapi secara pribadi, saya menginginkan angka 20 itu dihilangkan menjadi 0, kalau saya pribadi. Di Timor Timur (Timor Leste-red) setahu saya ada 14 atau 16 calon presiden loh. Padahal penduduknya hanya 1,7 juta. Di Prancis juga banyak. Masa kita hanya 2 sampai 3? Sedih sekali," ujar dia.

Anwar Abbas menyatakan bahwa presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini hanya dapat meloloskan para kapitalis.

"Menurut saya pribadi ya. Jadi orang yang akan kita pilih ini adalah orang yang telah dipilih para pemilik kapital. Enggak ada yang dipilih oleh rakyat. Kalau seandainya dihilangkan menjadi 0, nanti kita akan pilih yang dipilih oleh rakyat," tuturnya.