Tempat Wisata Harus Bebas dari Sentimen Negatif Covid-19
Minggu, 28 Juni 2020 - 12:07 WIB
Menikmati senja akhir pekan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (20/06/2020). Foto: SINDOnews/Adam Erlangga
JAKARTA - The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) menyatakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) harus memperbaiki komunikasi tentang penanganan dampak Covid-19 di sektor pariwisata.
Tak bisa dipungkiri, sektor pariwisata paling terdampak dari pagebluk Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hunian hotal pada bulan Maret lalu hanya 32,24 persen. Angka itu turun 20,64 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Peneliti Bidang Ekonomi TII Muhammad Rifki Fadilah, ada sekitar 1.260 hotel yang tutup. Hal itu tentunya berdampak pada 150.000 orang yang bekerja.
Rifki menerangkan kebijakan dan mitigasi yang dikeluarkan Kemenparekraf cukup responsif. Indikatornya, adanya jadwal dan tahapan pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan proyeksi berakhirnya pagebluk Covid-19. Tentu itu berdasarkan kajian yang dikeluarkan Gugus Tugas Tugas Percepatan penanganan Covid-19.
(Baca: Jokowi Puji Prakondisi Normal Baru Pariwisata Banyuwangi)
Masalahnya, Kemenparekraf tidak terlalu aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat. Rifki menuturkan kementerian pimpinan Wishnutama Kusubandio itu tidak menjelaskan detail langkah yang akan diambil.
Tak bisa dipungkiri, sektor pariwisata paling terdampak dari pagebluk Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hunian hotal pada bulan Maret lalu hanya 32,24 persen. Angka itu turun 20,64 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Peneliti Bidang Ekonomi TII Muhammad Rifki Fadilah, ada sekitar 1.260 hotel yang tutup. Hal itu tentunya berdampak pada 150.000 orang yang bekerja.
Rifki menerangkan kebijakan dan mitigasi yang dikeluarkan Kemenparekraf cukup responsif. Indikatornya, adanya jadwal dan tahapan pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan proyeksi berakhirnya pagebluk Covid-19. Tentu itu berdasarkan kajian yang dikeluarkan Gugus Tugas Tugas Percepatan penanganan Covid-19.
(Baca: Jokowi Puji Prakondisi Normal Baru Pariwisata Banyuwangi)
Masalahnya, Kemenparekraf tidak terlalu aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat. Rifki menuturkan kementerian pimpinan Wishnutama Kusubandio itu tidak menjelaskan detail langkah yang akan diambil.
Lihat Juga :