PDIP dan Kelompok Penolak RUU HIP Diminta Tak Terlalu Reaksioner
Jum'at, 26 Juni 2020 - 13:13 WIB
Massa aksi DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jakarta Timur mendatangi Markas Kepolisian Metro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020). Foto/SINDOnews/Okto Rizki Alpino
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memandang aksi pembakaran bendera partai politik tetap tak bisa dibenarkan. Ia melihat masih banyak cara yang bisa diperjuangkan kelompok penolak salah satunya cukup dengan aksi unjuk rasa sesuai tuntutan.
"Kita tetap minta agar PDIP dan Kelompok yang menolak keras RUU HIP untuk tidak terlalu reaksioner. Lakukan cita-cita menjaga/mengawal Pancasila dengan jalan trayek konstitusi yang terukur, termasuk melobi parpol agar membatalkan RUu HIP tersebut. Namun tetap cara atau jalan kekerasan kurang tepat," katanya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (26/6/2020).
Pangi menganggap, muculnya reaksi dua kelompok ini tak lepas dari rangkaian panjang atau hubungan kausalitas, ada sebab dan ada akibat, jadi bentangan empiris dari level hulu sampai hilirnya. Namun idealnya tetap diselesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan pikiran liar, asumsi dan dugaan, tapi perjuangan yang terukur dan terstruktur jauh lebih elegan, cara atau perilaku dalam menolak RUU HIP juga menjadi bagian penting.( )
Menurut dia, munculnya isu ini juga menjadi momentum dan pengingat semua pihak bahwa jangan pernah benturkan agama dengan Pancasila, atau jangan coba-coba benturkan antara nasionalis dan agama. Sebab, hakikatnya semua saling mengisi dan saling berkaitan antara nasionalisme dan Islam.
"Mereka tak bisa berdiri sendiri, mereka saling mengisi kekurangan, saling berdiskusi dan ego masing-masing kelompok. Saya berharap diturunkan tensinya," tutur dia.
Di sisi lain, semua pihak juga harus memahami kebatinan umat Islam yang ingin menjaga Pancasila agar tak diubah, setia bersama Pancasila, tidak boleh lima sila tersebut diotak-atik menjadi ekasila atau trisila. Menurutnya, semua sudah sudah final dan bersepakat dengan Pancasila.
"Jadi saya pikir gejolak kebatinan umat, kita mafhum dengan semangat perjuangan mereka yang mana Pancasila cinta umat dan umat cinta Pancasila. Tinggal memang harus dengan cara yang tepat dan terukur, dengan cara kekerasan atas nama agenda apapun, tetap tidak bisa dibenarkan, bela Pancasila dengan trayek konstitusi bukan kekerasan atau membakar," katanya.( )
Di sisi lain, semua pihak juga harus bisa memahami kemarahan kader PDIP , karena tuduhan tersebut juga harus dengan bukti yang kuat, tidak boleh sembarangan, asal menuduh PDIP sebagai partai PKI. "Niat baik umat Islam dan umat agama lain pantas kita apresiasi, tapi niat baik saja tak cukup, niat baik harus dilakukan dengan cara baik baik, beradab dan terukur, tak perlu emosi karena mengganggu algoritma nilai perjuangan," ujarnya.
Kembali ke soal aksi dan reaksi yang muncul di lapangan, Pangi juga berharap, PDIP harus mampu mengontrol kader di tingkat grassroot agar tak melakukan aksi balasan. Ia khawatir, jika PDIP sebagai intitusi politik tak melarang kader-kadernya, maka dikhawatirkan memicu aksi anarkisme. Bukan rakyat saja yang dirugikan, melainkan citra partai menjadi pertaruhannya.( )
"Kita tetap minta agar PDIP dan Kelompok yang menolak keras RUU HIP untuk tidak terlalu reaksioner. Lakukan cita-cita menjaga/mengawal Pancasila dengan jalan trayek konstitusi yang terukur, termasuk melobi parpol agar membatalkan RUu HIP tersebut. Namun tetap cara atau jalan kekerasan kurang tepat," katanya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (26/6/2020).
Pangi menganggap, muculnya reaksi dua kelompok ini tak lepas dari rangkaian panjang atau hubungan kausalitas, ada sebab dan ada akibat, jadi bentangan empiris dari level hulu sampai hilirnya. Namun idealnya tetap diselesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan pikiran liar, asumsi dan dugaan, tapi perjuangan yang terukur dan terstruktur jauh lebih elegan, cara atau perilaku dalam menolak RUU HIP juga menjadi bagian penting.( )
Menurut dia, munculnya isu ini juga menjadi momentum dan pengingat semua pihak bahwa jangan pernah benturkan agama dengan Pancasila, atau jangan coba-coba benturkan antara nasionalis dan agama. Sebab, hakikatnya semua saling mengisi dan saling berkaitan antara nasionalisme dan Islam.
"Mereka tak bisa berdiri sendiri, mereka saling mengisi kekurangan, saling berdiskusi dan ego masing-masing kelompok. Saya berharap diturunkan tensinya," tutur dia.
Di sisi lain, semua pihak juga harus memahami kebatinan umat Islam yang ingin menjaga Pancasila agar tak diubah, setia bersama Pancasila, tidak boleh lima sila tersebut diotak-atik menjadi ekasila atau trisila. Menurutnya, semua sudah sudah final dan bersepakat dengan Pancasila.
"Jadi saya pikir gejolak kebatinan umat, kita mafhum dengan semangat perjuangan mereka yang mana Pancasila cinta umat dan umat cinta Pancasila. Tinggal memang harus dengan cara yang tepat dan terukur, dengan cara kekerasan atas nama agenda apapun, tetap tidak bisa dibenarkan, bela Pancasila dengan trayek konstitusi bukan kekerasan atau membakar," katanya.( )
Di sisi lain, semua pihak juga harus bisa memahami kemarahan kader PDIP , karena tuduhan tersebut juga harus dengan bukti yang kuat, tidak boleh sembarangan, asal menuduh PDIP sebagai partai PKI. "Niat baik umat Islam dan umat agama lain pantas kita apresiasi, tapi niat baik saja tak cukup, niat baik harus dilakukan dengan cara baik baik, beradab dan terukur, tak perlu emosi karena mengganggu algoritma nilai perjuangan," ujarnya.
Kembali ke soal aksi dan reaksi yang muncul di lapangan, Pangi juga berharap, PDIP harus mampu mengontrol kader di tingkat grassroot agar tak melakukan aksi balasan. Ia khawatir, jika PDIP sebagai intitusi politik tak melarang kader-kadernya, maka dikhawatirkan memicu aksi anarkisme. Bukan rakyat saja yang dirugikan, melainkan citra partai menjadi pertaruhannya.( )
(abd)
tulis komentar anda