OSO Minta Semua Pengurus HKTI Serius Perjuangkan Nasib Petani
Sabtu, 02 Juli 2022 - 19:58 WIB
Ketua BPO HKTI Oesman Sapta Odang (OSO) meminta semua jajaran pengurus HKTI dari tingkat pusat dan daerah serius memperjuangkan nasib petani. FOTO/DOK.iNews
JAKARTA - Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang (OSO) meminta semua jajaran pengurus HKTI dari tingkat pusat dan daerah serius memperjuangkan nasib petani. Salah satu contohnya, kata dia, HKTI harus memperbanyak kegiatan termasuk turun langsung ke desa-desa.
"Termasuk memviralkan setiap kisah petani sukses ke media agar bisa dicontoh oleh petani lain di Indonesia," kata OSO yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura itu dalam acara Rakernas HKTI di Discovery Hotel Ancol dikutip, Sabtu (2/7/2022).
Kedua, dia juga meminta agar HKTI konsen terhadap permasalahan yang dihadapi petani seperti kasus sengketa lahan. Menurutnya, masalah reforma agraria dan mafia pertanahan harus segera diatasi.
"HKTI harus mengambil langkah cepat menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, sehingga petani dapat menerima tambahan lahan dan sertifikasi lahan yang legal," tuturnya.
OSO menyoroti kurangnya promosi HKTI ke publik. Dia menilai banyak petani belum mengenal nama HKTI hingga saat ini.
"HKTI ini masih belum viral di kalangan petani. Ini PR penting bagi pengurus untuk lebih banyak mengeksekusi program kerja yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh petani. Lahan dan kebun percobaan perlu dikembangkan di setiap provinsi, kalau bisa di setiap kabupaten/kota," tuturnya.
Selain itu, OSO meminta agar dewan pakar sebagai kumpulan para akademisi dan praktisi pertanian, perlu diberikan peran dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kajian dan mencari solusi out of the box. Sehingga kehadiran HKTI dapat dirasakan lebih besar manfaatnya bagi Petani dan bagi Pemerintah.
"DPP HKTI juga perlu mengkaji dan mencari solusi agar impor pangan dapat dikurangi atau dihentikan. Ini bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan petani tanpa merugikan konsumen," katanya.
Sekadar diketahui, dalam acara Rakernas HKTI 2022 itu, Ketua Umum DPP HKTI Moeldoko juga melantik tiga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI. Ketiga DPD HKTI itu adalah Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah.
"Termasuk memviralkan setiap kisah petani sukses ke media agar bisa dicontoh oleh petani lain di Indonesia," kata OSO yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura itu dalam acara Rakernas HKTI di Discovery Hotel Ancol dikutip, Sabtu (2/7/2022).
Kedua, dia juga meminta agar HKTI konsen terhadap permasalahan yang dihadapi petani seperti kasus sengketa lahan. Menurutnya, masalah reforma agraria dan mafia pertanahan harus segera diatasi.
"HKTI harus mengambil langkah cepat menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, sehingga petani dapat menerima tambahan lahan dan sertifikasi lahan yang legal," tuturnya.
OSO menyoroti kurangnya promosi HKTI ke publik. Dia menilai banyak petani belum mengenal nama HKTI hingga saat ini.
"HKTI ini masih belum viral di kalangan petani. Ini PR penting bagi pengurus untuk lebih banyak mengeksekusi program kerja yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh petani. Lahan dan kebun percobaan perlu dikembangkan di setiap provinsi, kalau bisa di setiap kabupaten/kota," tuturnya.
Selain itu, OSO meminta agar dewan pakar sebagai kumpulan para akademisi dan praktisi pertanian, perlu diberikan peran dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kajian dan mencari solusi out of the box. Sehingga kehadiran HKTI dapat dirasakan lebih besar manfaatnya bagi Petani dan bagi Pemerintah.
"DPP HKTI juga perlu mengkaji dan mencari solusi agar impor pangan dapat dikurangi atau dihentikan. Ini bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan petani tanpa merugikan konsumen," katanya.
Sekadar diketahui, dalam acara Rakernas HKTI 2022 itu, Ketua Umum DPP HKTI Moeldoko juga melantik tiga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI. Ketiga DPD HKTI itu adalah Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah.
(abd)
tulis komentar anda