HUT Ke-76 Bhayangkara, Ketua DPP Perindo Apresiasi Kinerja dan Kepemimpinan Kapolri
Jum'at, 01 Juli 2022 - 06:33 WIB
Meski demikian, Nuning menyampaikan beberapa masukan untuk Polri ke depan. Pertama, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. Sehingga Polri tidak reaktif tapi juga prokatif.
Baca juga: Dipimpin Presiden Jokowi, Ini Rangkaian Puncak Hari Bhayangkara ke-76
Kedua, Polri harus responsibilitas. Menurut Nuning, Polri harus akuntable ke masyarakat, termasuk dalam penegakkan hukum (Gakkum). Di mana Polri perlu menunjukkan bahwa penegakkan hukum tidak memandang kelas dan golongan.
Ketiga, transparasi. Polri yang transparan dan akuntable akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya gakkum yang dilakukan. ”Polri juga harus lebih sigap dalam menghadapi hoaks dan post truth di tengah masyarakat,” ucapnya.
Keempat, Polri sebagai institusi yang berkeadilan. Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan tidak bermain politik praktis tetapi harus paham politik.
”Kelima, Polri pun harus lebih berani melangkah untuk mengatasi teroris. Perangkat lunak berupa regulasi sebagai payung hukum masih kurang one step ahead. Tegakkan aturan penyadapan untuk antisipasi dan mencegah. Jadi penyadapan bisa untuk preemptif bukan saja preventif. Bukan hanya Bareskrim tapi juga Baintelkam harus mendapat dukungan penguatan siber dan SDM yang andal, berpendidikan tinggi di bidangnya,” tandasnya.
Baca juga: Dipimpin Presiden Jokowi, Ini Rangkaian Puncak Hari Bhayangkara ke-76
Kedua, Polri harus responsibilitas. Menurut Nuning, Polri harus akuntable ke masyarakat, termasuk dalam penegakkan hukum (Gakkum). Di mana Polri perlu menunjukkan bahwa penegakkan hukum tidak memandang kelas dan golongan.
Ketiga, transparasi. Polri yang transparan dan akuntable akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya gakkum yang dilakukan. ”Polri juga harus lebih sigap dalam menghadapi hoaks dan post truth di tengah masyarakat,” ucapnya.
Keempat, Polri sebagai institusi yang berkeadilan. Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan tidak bermain politik praktis tetapi harus paham politik.
”Kelima, Polri pun harus lebih berani melangkah untuk mengatasi teroris. Perangkat lunak berupa regulasi sebagai payung hukum masih kurang one step ahead. Tegakkan aturan penyadapan untuk antisipasi dan mencegah. Jadi penyadapan bisa untuk preemptif bukan saja preventif. Bukan hanya Bareskrim tapi juga Baintelkam harus mendapat dukungan penguatan siber dan SDM yang andal, berpendidikan tinggi di bidangnya,” tandasnya.
Lihat Juga :