Bimtek PDIP, Dirjen Polpum Tekankan Penguatan Fungsi Anggota Dewan
Selasa, 14 Juni 2022 - 22:17 WIB
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menghadiri Bimtek bagi ribuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ribuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Ia berharap bimtek mampu memperkuat kemampuan para wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya.
Bahtiar menjelaskan, beberapa hal yang terinspirasi dari lagu Mars dan Himne PDI Perjuangan yang dikumandangkan saat pembukaan Bimtek tersebut. Lagu tersebut salah satunya mengandung misi dan cita-cita menentang serta mengatasi kemiskinan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan cara gotong royong.
Menurutnya, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Misalnya, kemiskinan struktural karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, ada pula kemiskinan kultural yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap santai masyarakat yang tidak ingin meningkatkan taraf hidupnya.
"Untuk mengatasi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural hanya dapat dilakukan dengan memberikan proteksi atau perlindungan, dengan menciptakan struktural kehidupan negara yang memproteksi masyarakat miskin. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui UU dan Perda. Maka seluruh kader partai di DPR dan DPRD harus konsisten mengatasi kemiskinan," kata Bahtiar.
Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan anggota DPRD Fraksi PDIP untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Pasalnya, peran itu ditentukan oleh kemampuan memahami seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, para kader mampu melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting dengan baik. Karena itu, penguatan kapasitas partai politik (parpol) dan pembangunan kelembagaan parpol menjadi penting.
"Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan peran yang harus dilaksanakan kader partai politik di DPR dan DPRD," katanya.
Untuk mewujudkan cita-cita mengatasi kemiskinan, para kader PDIP harus berinisiatif hadir dan tampil secara aktif memperjuangkan masyarakat miskin. Upaya itu perlu dilakukan para kader di seluruh lembaga perwakilan, baik di pusat maupun daerah, termasuk yang menduduki kursi kepala daerah.
Hanya dengan cara itu, cita-cita menentang dan mengatasi kemiskinan akan terwujud. Pasalnya, upaya ini dapat memberikan proteksi kepada masyarakat miskin melalui peraturan daerah dan sejumlah produk kebijakan yang disusun.
Di lain sisi, kata dia, upaya menentang dan mengatasi kemiskinan kultural tidak bisa hanya dilakukan dengan cara formal. Para kader harus bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dan turun langsung menemui mereka yang tergolong miskin. Langkah ini untuk menampung, melayani, dan mendengarkan aspirasi masyarakat miskin.
"Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka para kader partai politik PDI Perjuangan bisa menjadi harapan masyarakat miskin dalam memperjuangkan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi mereka," kata Bahtiar.
Bimtek dihadiri Ketua Bidang Ideologi dan Kederisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Bidang Pemerintahan Arif Wibowo, dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Selain itu, hadir pula secara virtual Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Bahtiar menjelaskan, beberapa hal yang terinspirasi dari lagu Mars dan Himne PDI Perjuangan yang dikumandangkan saat pembukaan Bimtek tersebut. Lagu tersebut salah satunya mengandung misi dan cita-cita menentang serta mengatasi kemiskinan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan cara gotong royong.
Menurutnya, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Misalnya, kemiskinan struktural karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, ada pula kemiskinan kultural yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap santai masyarakat yang tidak ingin meningkatkan taraf hidupnya.
"Untuk mengatasi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural hanya dapat dilakukan dengan memberikan proteksi atau perlindungan, dengan menciptakan struktural kehidupan negara yang memproteksi masyarakat miskin. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui UU dan Perda. Maka seluruh kader partai di DPR dan DPRD harus konsisten mengatasi kemiskinan," kata Bahtiar.
Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan anggota DPRD Fraksi PDIP untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Pasalnya, peran itu ditentukan oleh kemampuan memahami seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, para kader mampu melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting dengan baik. Karena itu, penguatan kapasitas partai politik (parpol) dan pembangunan kelembagaan parpol menjadi penting.
"Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan peran yang harus dilaksanakan kader partai politik di DPR dan DPRD," katanya.
Untuk mewujudkan cita-cita mengatasi kemiskinan, para kader PDIP harus berinisiatif hadir dan tampil secara aktif memperjuangkan masyarakat miskin. Upaya itu perlu dilakukan para kader di seluruh lembaga perwakilan, baik di pusat maupun daerah, termasuk yang menduduki kursi kepala daerah.
Hanya dengan cara itu, cita-cita menentang dan mengatasi kemiskinan akan terwujud. Pasalnya, upaya ini dapat memberikan proteksi kepada masyarakat miskin melalui peraturan daerah dan sejumlah produk kebijakan yang disusun.
Di lain sisi, kata dia, upaya menentang dan mengatasi kemiskinan kultural tidak bisa hanya dilakukan dengan cara formal. Para kader harus bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dan turun langsung menemui mereka yang tergolong miskin. Langkah ini untuk menampung, melayani, dan mendengarkan aspirasi masyarakat miskin.
"Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka para kader partai politik PDI Perjuangan bisa menjadi harapan masyarakat miskin dalam memperjuangkan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi mereka," kata Bahtiar.
Bimtek dihadiri Ketua Bidang Ideologi dan Kederisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Bidang Pemerintahan Arif Wibowo, dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Selain itu, hadir pula secara virtual Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda