Demokrat Sayangkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipotong 30 Hari
Senin, 30 Mei 2022 - 21:20 WIB
Tahapan pemilu, kata Herzaky, menjadi krusial karena terkait memberikan ruang kepada rakyat agar benar-benar dapat mengenal dan mengetahui, seperti apa sosok calon pemimpin nasional ke depannya. "Apa visi misi, gagasan besar para calon pemimpin nasional, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperjuangkan perubahan demi masa depan yang lebih baik di negeri ini," tuturnya.
Baca juga: KPU Pastikan Rapat Pembahasan Tahapan Pemilu 2024 Digelar Pekan Depan
Sehingga, ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Herzaky seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi. "Karena itu, bukan perdebatan 120 atau 90 hari yang seharusnya di kedepankan. Melainkan, apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami, tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini, yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye," kata Herzaky.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu memikirkan bagaimana agar masa kampanye dapat menjadi ajang adu gagasan, adu program, adu solusi untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan nasib rakyat.. "Bukan malah menjadi ajang memecah belah. Bukan ajang melontarkan fitnah, hoaks, yang mempertajam polarisasi, dan mengekalkan keterbelahan antar anak bangsa," lanjutnya.
Herzaky berharap penentuan setiap aspek teknis pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka. "Apalagi sekadar mengikuti maunya pemerintah. Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh oleh Undang-undang," katanya.
Baca juga: KPU Pastikan Rapat Pembahasan Tahapan Pemilu 2024 Digelar Pekan Depan
Sehingga, ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Herzaky seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi. "Karena itu, bukan perdebatan 120 atau 90 hari yang seharusnya di kedepankan. Melainkan, apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami, tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini, yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye," kata Herzaky.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu memikirkan bagaimana agar masa kampanye dapat menjadi ajang adu gagasan, adu program, adu solusi untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan nasib rakyat.. "Bukan malah menjadi ajang memecah belah. Bukan ajang melontarkan fitnah, hoaks, yang mempertajam polarisasi, dan mengekalkan keterbelahan antar anak bangsa," lanjutnya.
Herzaky berharap penentuan setiap aspek teknis pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka. "Apalagi sekadar mengikuti maunya pemerintah. Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh oleh Undang-undang," katanya.
(cip)
Lihat Juga :