Tolak Ustaz Abdul Somad, Singapura Didesak Tak Sembunyikan Koruptor Indonesia
Rabu, 18 Mei 2022 - 12:08 WIB
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin menilai sikap Singapura menolak masuk Ustaz Abdu Somad berlebihan. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai sikap Pemerintah Singapura terhadap Ustaz Abdul Somad berlebihan. Penilaian terhadap isi ceramah dai kondang berdarah Melayu itu dianggap mencederai hubungan Indonesia-Singapura.
"Pada prinsipnya kami menghormati sikap otoritas Singapura untuk menerima sekaligus menolak siapapun yang hendak berkunjung ke sana, itu merupakan hak kedaulatan setiap negara yang patut kita pahami dan terima dengan besar hati. Namun sebagai negara serumpun, kami harus mengatakan bahwa penolakan terhadap UAS adalah sikap yang berlebihan," kata Sultan dalam keterangan persnya, Rabu (18/5/2022).
Legislator asal Bengkulu ini melihat, penguatan hubungan bilateral antara RI dengan Singapura yang dilengkapi dengan perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan, telah diterjemahkan secara liar oleh Singapura dengan apa yang mereka sebut sebagai ekstremis. Padahal hingga saat ini, sejumlah nama koruptor 'kakap' berikut asetnya tercatat masih bersembunyi dan disembunyikan di Singapura, dan apakah mereka akan mengusir para pelaku kejahatan keuangan itu.
"Kami ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil dan berkomitmen memenuhi perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku korupsi dan asetnya yang disimpan di sana. Jangan menerapkan standar ganda dalam memperlakukan pengunjung WNI dengan penilaian yang tidak adil," tegas Sultan.
Lebih lanjut, Sultan mendorong pemerintah RI untuk menyampaikan nota protes kepada perwakilan otoritas singapura di Jakarta. Penolakan terhadap UAS oleh Singapura ini justru akan menggangu hubungan historis kedua negara yang notabene merupakan rumpun melayu.
"Penolakan Singapura ini akan menjadi stigma bagi merugikan UAS di mata dunia internasional. Padahal tidak terdapat vonis pengadilan atau rekomendasi lembaga internasional yang menyatakan Beliau memiliki reputasi ekstremisme yang berbahaya," tabdas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
"Pada prinsipnya kami menghormati sikap otoritas Singapura untuk menerima sekaligus menolak siapapun yang hendak berkunjung ke sana, itu merupakan hak kedaulatan setiap negara yang patut kita pahami dan terima dengan besar hati. Namun sebagai negara serumpun, kami harus mengatakan bahwa penolakan terhadap UAS adalah sikap yang berlebihan," kata Sultan dalam keterangan persnya, Rabu (18/5/2022).
Legislator asal Bengkulu ini melihat, penguatan hubungan bilateral antara RI dengan Singapura yang dilengkapi dengan perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan, telah diterjemahkan secara liar oleh Singapura dengan apa yang mereka sebut sebagai ekstremis. Padahal hingga saat ini, sejumlah nama koruptor 'kakap' berikut asetnya tercatat masih bersembunyi dan disembunyikan di Singapura, dan apakah mereka akan mengusir para pelaku kejahatan keuangan itu.
"Kami ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil dan berkomitmen memenuhi perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku korupsi dan asetnya yang disimpan di sana. Jangan menerapkan standar ganda dalam memperlakukan pengunjung WNI dengan penilaian yang tidak adil," tegas Sultan.
Lebih lanjut, Sultan mendorong pemerintah RI untuk menyampaikan nota protes kepada perwakilan otoritas singapura di Jakarta. Penolakan terhadap UAS oleh Singapura ini justru akan menggangu hubungan historis kedua negara yang notabene merupakan rumpun melayu.
"Penolakan Singapura ini akan menjadi stigma bagi merugikan UAS di mata dunia internasional. Padahal tidak terdapat vonis pengadilan atau rekomendasi lembaga internasional yang menyatakan Beliau memiliki reputasi ekstremisme yang berbahaya," tabdas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
(muh)
tulis komentar anda