Masinton Pasaribu Dinilai Tak Punya Hak Desak Luhut Pandjaitan Mundur
Rabu, 13 April 2022 - 19:15 WIB
Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 Ridwan Hisjam. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu dinilai tak punya hak mendesak Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari seluruh jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, yang berhak memberhentikan Luhut adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Masinton tak punya hak sama sekali meminta Pak Luhut mundur dari kabinet. Yang berhak menegur dan memberhentikan Luhut adalah Pak Presiden. Jadi, secara etika tidak tepat seorang Masinton berkoar-koar minta Luhut mundur atau dicopot," kata Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 Ridwan Hisjam, Rabu (13/4/2022).
Terlebih, kata dia, tidak ada pernyataan Luhut Pandjaitan yang secara langsung meminta atau mendukung masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang menjadi tiga periode. "Yang ada wacana penundaan Pemilu 2024, dan itu juga sudah disampaikan Luhut di depan para mahasiswa saat aksi," kata Ridwan.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 yang dikatakan Luhut tidak masalah. Sebab, Luhut berbicara itu dalam kapasitas sebagai politikus Partai Golkar. Di Partai Golkar, Luhut menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.
"Sah-sah saja seorang Pak Luhut bicara politik soal wacana penundaan pemilu, toh dia bicara itu dalam kapasitasnya sebagai orang atau politisi Golkar. Bukan sebagai Menko Marves. Jadi apa salahnya? Berwacana dalam negara demokrasi itu kan sah-sah saja," kata Ridwan.
Lagipula, kata dia, hingga saat ini DPR tidak membahas wacana penundaan Pemilu 2024 itu. Kemudian, tidak ada fraksi di DPR yang mengusulkannya. "Karena pada ujungnya keputusan ada di DPR, dan DPR sampai saat sekarang ini tidak ada yang bahas soal penundaan pemilu, jadi ngapain ribut-ribut," imbuhnya.
Dirinya kembali mengingatkan bahwa hanya Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang bisa menegur Luhut. "Karena mereka itu atasannya Pak Luhut. Saya lihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Luhut baik-baik saja, demikian juga hubungan dengan Airlangga, jadi atas alasan apa Pak Luhut harus mundur?" pungkasnya.
"Masinton tak punya hak sama sekali meminta Pak Luhut mundur dari kabinet. Yang berhak menegur dan memberhentikan Luhut adalah Pak Presiden. Jadi, secara etika tidak tepat seorang Masinton berkoar-koar minta Luhut mundur atau dicopot," kata Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 Ridwan Hisjam, Rabu (13/4/2022).
Terlebih, kata dia, tidak ada pernyataan Luhut Pandjaitan yang secara langsung meminta atau mendukung masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang menjadi tiga periode. "Yang ada wacana penundaan Pemilu 2024, dan itu juga sudah disampaikan Luhut di depan para mahasiswa saat aksi," kata Ridwan.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 yang dikatakan Luhut tidak masalah. Sebab, Luhut berbicara itu dalam kapasitas sebagai politikus Partai Golkar. Di Partai Golkar, Luhut menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.
"Sah-sah saja seorang Pak Luhut bicara politik soal wacana penundaan pemilu, toh dia bicara itu dalam kapasitasnya sebagai orang atau politisi Golkar. Bukan sebagai Menko Marves. Jadi apa salahnya? Berwacana dalam negara demokrasi itu kan sah-sah saja," kata Ridwan.
Lagipula, kata dia, hingga saat ini DPR tidak membahas wacana penundaan Pemilu 2024 itu. Kemudian, tidak ada fraksi di DPR yang mengusulkannya. "Karena pada ujungnya keputusan ada di DPR, dan DPR sampai saat sekarang ini tidak ada yang bahas soal penundaan pemilu, jadi ngapain ribut-ribut," imbuhnya.
Dirinya kembali mengingatkan bahwa hanya Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang bisa menegur Luhut. "Karena mereka itu atasannya Pak Luhut. Saya lihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Luhut baik-baik saja, demikian juga hubungan dengan Airlangga, jadi atas alasan apa Pak Luhut harus mundur?" pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda